Aliansi Penyelamat Sumut Pertanyakan Terdakwa Ramadhan Pohan “ Kenapa Tidak Ditahan”

Hukum & Kriminal 0

aliansi-penyelamat-sumut-pertanyakan -proses-hukum-terdakwa-ramadhan-pohan

Massa aksi dipimpin Tongam Siregar berbaju Putih (tengah)

DETEKSI.co – Medan, Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARPH) yang tergabung dari DPW Sakti Sumut, INGOT (Indonesian Govermen Transparancy), FORGET (Forum Government Transparansi), FSMPH (Forum Solidaritas Mahasiswa Penegakan Hukum) menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut Jalan Iman Bonjol, Medan, Selasa (17/1/2017) sekira pukul 10.00 Wib

Kedatangan puluhan massa ARPH itu terkait kasus Ramadahan Pohan, mantan calon Walikota Medan, periode 2015-2020, telah didudukan di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena kasus penipuan Rp 15,3 miliar namun tidak dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut.

Kordinator aksi, Ir Tongam Freddy Siregar mengatakan kasus penipuan yang dilakukan kader sekaligus wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini menunjukkan bahwa Ramadhan Pohan, tidak memiliki moralitas yang baik.

Karena, lanjut Tongam, untuk maksud dan tujuan menjadi Calon Wakil Walikota Medan, Ramadhan Pohan begitu tega melakukan tindak pindana penipuan, yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pemimpin, apalagi Ramadhan Pohan merupakan mantan anggota DPR RI.

Ada apa dibalik ini semua tanya Tongam,kenapa pihak kepolisian dan kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap Ramadhan Pohan kendati pernah mangkir dari panggilan penyidik Poldasu dan akhirnya dijemput paksa dari Jakarta. Lain lagi dengan Majelis Hakim yang tidak mempertanyakan kenapa pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa serta memeriksa dan meminta keterangan kepada Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kenapa pihak kepolisian dan kejaksaan Sumatera Utara tidak tersentuh naluri hukumnya untuk menahan Ramadhan Pohan? Apakah nilai nominal penipuan sebesar Rp.15,3 miliar yang dilakukan Ramadhan Pohan dinilai pihak kepolisian dan kejaksaan belum pantas untuk menahan Ramadhan Pohan? Harus Pada limit berapa miliar uang rakyat yang ditipu baru dianggap pihak kepolisian dan kejaksaan pantas untuk menahan Ramadhan Pohan?,” teriak massa dihadapan anggota DPRD Sumut, Aripay Tambunan.

Untuk itu, massa ARPH merasa sangat prihatin dan kecewa terhadap sikap pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dalam menangani kasus tersebut dan menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menyesalkan sikap dan tindakan kepolisian dan Kejaksaan Sumatera Utara yang tidak melalukan penahanan terhadap Ramadhan Pohan
2. Meminta komisioner Kompolnas umtuk melakukan pengumpulan fakta atas proses penanganan kasus yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana penipuan Ramadhan Pohan
3. Meminta komisioner Kejaksaan untuk memeriksa Kajatisu dan Kajari Medan
4. Meminta Komisi A DPRDSU untuk menanggapi dengan serius kasus penipuan Ramadhan Pohan yang telah memcoreng wajah hukum di Sumut dan khususnya kota Medan. (Sipa Munthe)

Tags: