Anggota Komisi III DPR RI Minta KPK segera Usut Pembangunan Podomoro City

Politik 0

Anggota Komisi III DPR RI, HMR Syafi'i

Anggota Komisi III DPR RI, HMR Syafi’i

DETEKSI.co – Medan, Anggota Komisi III DPR -RI HMR Syafii, SH MHum sudah berulangkali meminta kepada Pemko Medan, agar pembanngunan Podomoro Deli City yang berlokasi di Persimpangan Jalan Putri Hijau  dan Guru Patimpus Medan supaya dibongkar, meski izin pembangunannya sudah dikeluarkan Pemko Medan.

Ditengah hiruk pikuknya penolakan masyarakat, tetapi bangunan tersebut kini sudah menjulang tinggi mengangkasa di langit Kota Medan. Karena itulah dalam penjelasannya kepada wartawan yang dihubungi, Rabu (25/1/2017), apalagi sudah keluar putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No 274/K/TUN/2016 yang menyatakan bangunan tersebut menyalahi aturan. Karena itu  katanya menegaskan Pemko Medan harus mengamankan Putusan yang telah dikeluarkan MARI dan haruslah dihormati. Apalagi bila putusan itu sudah incracht, tandasnya.

Anggota Komisi III DPR – RI asal Pemilihan Sumut I yang terdiri dari Kota Medan, Pemkab Deliserdang, Serdang bedagai dan Kota Tebingtinggi itu, sangat mendukung Kordinator Gebraksu, Syaharuddin mengajukan kasus ini ke KPK. Dia pun meminta KPK mengusut pengaduan yang dilaporkan Syahruddin tersebut. Sebelumnya Syahruddin dalam penjelasannya kepada sejumlah wartawan di DPRD Sumut, selain mengadukan hal ini ke DPRD Sumut yang bersangkutan juga mengaklu telah mengadukan kasus ini ke KPK guna ditindak lanjuti. 

Sebab katanya pembangunan Podomoro City tersebut, dipastikannya bila diusut oleh KPK, pasti banyak para pejabat Pemko Medan yang terlibat, tidak tertutup kemungkinan, Randiman taringan mantan pj Walikota Medan.

HRM Syafii yang juga mantan Ketua Fraksi PBR DPRD Sumut itu mengatakan,Keputusan MARI merupakan keputusan hukum yang harus ditaati oleh Walikota medan dan jajarannya, dalam kaitan pembangunan Podomoro City tersebut. Selaku anggota Komisi Hukum DPR-RI katanya dia berjanji akan mengawal kasus Podomoro City tersebut hingga tuntas 

Dikatakannya jika ada oknum eksekutif maupun legislatif di jajaran Pemko Medan terbukti terlibat,dalam penyimpangan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), yang berinali triliunan rupiah, mesti diberi sanksi tegas.

Sementara itu Direktur Yayasan Citra Keadilan, H Hamdani Harahap, SH menyebutkan bahwa keputusan MARI mewajibkan walikota Medan menggunakan wewenangnya untuk membongkar bazangunan, jika pengembang tidak mau meruntuhkannya. Karena itu dia minta Walikota untuk membatalkan IMB Podomoro City, karena tidak memiliki AMDAL, Melanggar UU No32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. (Zainal Arifin)

Tags: