Banyak Tanah Bermasalah, Komisi A DPRD Sumut Akan Rekomendasi Bentuk Pansus

Politik 0

Kantor DPRD Sumut

DETEKSI.co – Medan, Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Sumatera Utara (Sumut), harus terukur dan mempunyai skala prioritas. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Fernando Simanjuntak, SH, kepada HarianDeteksi.com, saat disambangi di ruang kerjanya, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (07/02/2017).

Disebutnya, sengketa pertanahan yang terjadi di areal eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2, menjadi target untuk dituntaskan oleh komisi yang dipimpinnya. “Sengketa pertanahan di eks HGU PTPN 2 seluas 5873,06 Ha menjadi target untuk dituntaskan supaya ada kepastian hukum bagi masyarakat penggarap maupun bagi pihak PTPN 2”, katanya.

Untuk itulah, sambungnya, Komisi A saat ini intens mengundang seluruh stake holder atau pihak terkait, mulai dari jajaran kepolisian di Sumut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan Pemerintah Kota, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut maupun BPN Kabupaten/Kota, serta kelompok – kelompok masyarakat yang bersengketa dengan PTPN2 dan juga pihak PTPN 2 agar dapat dituntaskan.

Menyinggung soal sengketa tanah yang berhubungan dengan PTPN 3 maupun PTPN 4 dan juga perusahaan perkebunan swasta nasional dan asing yang saat ini masih terejadi, Fernando mengatakan akan dialokasikan upaya penyelesaiannya pada periode berikutnya. “Upaya ini menganut prinsip lex specialis.Jadi khusus hanya untuk sengketa dengan PTPN 2. Termasuk nantinya, tanah terlantar atau diterlantarkan di areal eks HGU PTPN 2. Sedangkan untuk kasus dengan perusahaan perkebunan yang lain, akan menyusul pada periode berikutnya”, tegasnya.

Pembentukan Pansus Tanah

Politisi Partai Golkar ini tidak menampik bahwa nantinya DPRD Sumut akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tanah. “Memang kita nanti akan merekomendasikan pembentukan Pansus Tanah, tapi hanya fokus untuk sengketa yang ada di PTPN 2. Hasil yang ingin dicapai dari upaya ini, adanya kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi pihak PTPN 2”, ujarnya.

Ketika diingatkan bahwa DPRD Sumut juga sudah beberapa kali membentuk Pansus Tanah, ia menegaskan kembali bahwa Pansus Tanah yang nantinya akan direkomendasikan oleh Komisi A, hanya untuk areal eks HGU PTPN 2. “Pembentukan Pansus Tanah nanti, berbeda dengan Pansus Tanah DPRD Sumut periode sebelumnya. Tujuan pembentukan Pansus adalah mendorong pemerintah pusat melalui Meneg BUMN dan Pemprovsu untuk melepaskan eks HGU PTPN 2 sehingga nantinya pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemprovsu menyelesaikan sengketa tersebut”, jelasnya.

Graind design-nya, imbuhnya lagi, kasus tanah yang terjadi di masyarakat sudah jelas ada hubungannya dengan PTPN 2. Masyarakat butuh tanah untuk hidup.Legitimasi dari setiap orang yang duduk disitu, harus jelas. “Jangan ada mafia – mafia tanah. Jangan ada gedung – gedung tinggi. Nantinya akan ada regulasi untuk itu. Yang pasti, lepaskan dulu supaya jangan jadi konflik yang berkepanjangan antar pihak yang punya hak”, terangnya.

Soal adanya fungsi sosial dan fungsi ekonomi tanah dalam Undang – Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960, disebutnya, nantinya akan ada pemetaan.”Ada target Pansus nantinya dimana sengketa ini dapat diselesaikan akhir tahun 2017 ini. Semua agenda yang lama, termasuk hasil kerja Pokja yang sudah ada, dan Panitia Sembilan, akan dibedah kembali”, ucapnya menanggapi kalau sebelumnya sudah ada Keputusan Gubernur Sumut periode lalu, alm. T Rizal Nurdin, terkait penyelesaian eks HGU PTPN 2 melalui SK 41, 42, 43, dan 44.

Fernando menilai kalau pemerintah pusat terkesan kurang begitu yakin dengan upaya penyelesaian yang dilakukan Pemprovsu selama ini. Untuk itu menurutnya dibutuhkan Pansus Tanah yang bersifat lex specialis. Ia juga menyebut bahwa Pansus nantinya hanya bersifat memfasilitasi dan kewenangan pendistribusian ada pada Pemprovsu. (Sipa Munthe)

Tags: