DPRD SU Terima Demo Nelayan Cantrang ” Boleh Melaut demi Keluarga “

Politik 0

DETEKSI.co – Medan, Dua anggota komisi B DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan,ST dan Jantogu Damanik menerima dan mrnampung aspirasi para nelayan di depan gedung dewan. Massa aksi menyuarakan Permen KP 71 Tahun 2016 tidak mengandung keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Perwakilan nelayan dari Tanjungbalai, Rasyid dalam orasi politiknya mengatakan Permen KP 71 Tahun 2016 tidak mengandung keadilan sosial bagi rakyat Indonesia akibatnua sekitar 18.000 kapal nelayan tidak melaut.

“Kami sudah tak makan dan anak-anak tak punya biaya hidup karena di pantura dibebaskan cantrang, kenapa di Sumut tidak dibebaskan. Kami lapar, sudah dua tahun tidak melaut karena cantrang tidak dibenarkan di Sumut,” kata Rasyid didampingi Ilham Nasution, Rudi Sirait Barian Marpaung, Khoiruddin Lubis saat menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (8/2/2018). Sementara kata massa aksi, Pemerintahan Jawa Tengah berani mengambil sikap, Lantas kenapa pemerintahan Sumut tidak berani mengambil sikap untuk nelayan, tuturnya.

Massa aksi menyerukan agar anggota dewan mau mengawal permasalahan nelayan untuk melaut karen tidak adalagi bargening politik. Selama ini kami toleransi dan sabar terhadap permasalahan ini. “Kemarin nelayan ada yang dibakar dengan luka bakar 80 persen. Kami tidak mau ada lagi anak yatim dan janda, Semua nelayan harus hidup.

Menyikapai aspiarasi nelayan, Anggota DPRD Sumut mengungkapkan agar Pemerintah mengurusi permasalahan ini dengan memberi kesempatan bekerja. Kalau sudah dua bulan tidak melaut, pasti sudah berutang,” kata Jantogu Damanik. Jangan kita ribut gara-gara Bu Susi. Kita akan surati Kementerian terkait masalah ini. Bersabarlah kita, kata Jantogu Damanik, yang kemudian diteriaki nelayan, “Sampai kapan kami harus bersabar.” teriak massa aksi.

Sementara anggota DPRD SU, Sutrisno Pangaribuan mengatakan dewan akan menerima siapapun yang menyampaikan aspirasi, apakah yang pro dan kontra.

Tidak lama kemudian, Komisi B menerima perwakilan para nelayan di ruang rapat Komisi B DPRD Sumut. Dan dakam waktu dekat pihak DPRD Sumut akan menindaklanjuti dengan kunjungan kerja kepada pihak pemerintah Tanjung Balai terkait masalah ini serta mengirim surat agar ditinjau kembali putusan Pusat tersebut tutur, Sutrisno Pangaribuan terkait nelayan tradisional atau cantrang.(Linche Hutabarat)

Tags: