Hanya 11 Anggota Dewan Hadiri Paripurna, LKPJ Bupati Nias Utara 2016 Asal – asalan

Daerah 0
paripurna-dewan-nias-utara-nilai-lpj-asal-asalan.

Rapat Paripurna Anggota Dewan Nias Utara

DETEKSI.co – Nias Utara, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Nias Utara tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nias Utara atas APBD Tahun 2016, hanya di hadirin oleh 11 orang DPRD dari 25 orang sementara Sekwan saat menyampaikan laporan mengatakan yang sudah menanda tangani Daftar hadir 14 orang sementara yang ada di ruang Rapat hanya se 11 orang.

Amatan hariandeteksi.com di gedung Lantai 3 Kantor DPRD Nias Utara Anggota DPRD Yang hadir adalah Foanita Zai, Ibelala Waruwu, Fatizaro Hulu, Sonahia Gea, Dusman Zebua, Sodiriang Ziliwu, Dalifati Ziliwu, Pidaman Nazara, Yaaman Telaumbanua, Damaria Zai, Herman Lahagu.

Diketahui, Dalam laporan Rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Nias Utara yang di bacakan oleh Wakil Ketua DPRD Fatizaro Hulu menyampaikan beberapa hal antara lain LKPJ Bupati Nias Utara dibuat asal asalan, Tidak tertib, ada sejumlah halaman yang tidak jelas dan tidak teratur sehingga sulit untuk m pahami,sebutnya.

Selain daripada tidak Teratur LKPJ tersebut, Pansus juga mengkritisi visi misi Bupati Nias Utara yang sudah berjalan selama satu Tahun tidak ada Bukti nyata yang daoat dirasakan masyarakat, Hasil kinerja Bupati dan Wakil Bupati tidak sebanding sewaktu janji masa kampanye. Semboyan ” Perubahan ” itu dimana ?. Kita lihat secara bersama – sama bahwa semua itu hanya slogan yang namanya perubahan, fakta yang ada hanyalah kemunduran, Bila permasalahan ini tidak disikapi secara serius, bisa saja berdampak pada pemerintahan yang gagal. Artinya pembangunan hanya berjalan ditempat sebab tidak ada terobosan atau program-program baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pansus mengingatkan bahwa, Ada SPPD mantan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Yakni Edwar Zega dan Fangato Lase yang hingga detik ini belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, Oleh karena itu Pansus mengharapkan agar SPPD tersebut segera di bayarkan kepada masing masing yang bersangkutan dalam waktu yang tidak begitu lama agar jangan jadi masalah di kemudian hari.

Selain dari Pada SPPD ada juga pekerjaan dari dinas PU yang diduga belum di kerjakan atau seara fisiknya belum ada tetapi sudah di bayarkan 100% ada juga beberapa fisik yang di rekomondasikan oleh Pansus agar Pihak BPK RI melakukan Pemeriksaan Khusus karena terindikasi tidak sesuai dengan speksifikasi antara lain Peningkatan jalan dari┬áLolofaoso – Lombuzaua menuju Botombawo pekerjaan yang tumpa tindi seperti Jalan Kampung dari dinas Perikanan dan Kelautan dan di timpa kembali oleh dinas PU dengan Nomenklatur Peningkatan Jalan.

Hasil dari kesepakatan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Nias Utara tahu 2016 dapat di Pahami dan diterima. (Yason Harefa)

Sumber, HarianDeteksi.com

Tags: