Kasus Penghinaan dan Pengrusakan, Kapolres Sergei : Siapa Saja Yang Terlibat Akan Diproses

Hukum & Kriminal 0
Kapolres Sergei terima audiensi DPD LSM PENJARA Sumut dan Tim Pengacara Bernas di ruang Satreskrim.

Kapolres Sergei terima audiensi DPD LSM PENJARA Sumut dan Tim Pengacara Bernas di ruang Satreskrim.

DETEKSI.co – Medan, DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Penasehat Hukum Ketua Rakyat Menggugat Perampasan Tanah (RAMPAH), M. Arsyad dari Bernas Mendatangi kantor Polres Serdang Bedagai bermaksud audiensi guna mempertanyakan  kasus perkembangan pelimpahan berkas pengaduan dari Polda Sumut terkait penghinaan dan pengerusakan sesuai Laporan Polisi (LP) No.STTPL/284/III/2017/SPKT “III”

Dalam pertemuan singkat yang dipimpin Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Eko Suprihanto, SH.SIK.MH didampingi Kasat Resrim AKP M. Agustiawan, SIK dan Kasat Intelkam AKP B Siahaan, terungkap bahwsanya Laporan pengaduan atas nama Arsyad sedang proses penyidikan dan saat ini sedang berlangsung.

Hal ini diungkapkan Kapolres Sergei, bahwa proses penyidikan terus dilakukan, dan perlu diketahui bahwa kedua belah pihak saling melapor, untuk itu Syukur disini ada pihak DPD LSM PENJARA Sumut dan Pengacara sehingga dapat memberi pencerahan, jangan mengatasnamakan masyarakat akan tetapi malah memperkeruh suasana sehingga penyelesaianya jadi buram.

“Kami tetap berpihak pada ketentuan, bukan berarti yang punya lahan sudah dianggap benar demikian juga sebaliknya, Yang terlibat di proses penyidikan hingga penyelidikan yang menentukan.”jelas AKBP EKO diruang pertemuan Satreskrim Polres Sergei Senin (27/3/2017) pukul 12:15 WIB.

Masih Kapolres, Permasalahan ini antara Kelompok Tani RAMPAH dengan PT Soeloeng Loet, masing – masing mengakui ada alas hak, permasalahannya HGU PT Soeloeng Loet tidak bisa di perpanjang ijin HGU nya karena ada konflik, artinya dari pihak masyarakat mengklaim 900 Ha, yang bisa di inklad PT Soeloeng Loet hanya 180 sekian Ha, karena konflik itulah proses ijin HGU tidak bisa berjalan karena ada konflik. Terungakap ini lewat beberapa kali pertemuan dengan pihak BPN dan dinas terkait. Sekali lagi, masalahnya sedang konflik maka ijin memperpanjang HGU  tidak bisa dilakukan.

“Hanya berdasarkan hasil ukuran lalu dari pihak masyarakat melakukan pendirian pondok-pondok dan bangunan padahal masih status sengketa,dua-duanya belum punya kekuatan hukum tetap. Kenapa saya katakan demikian karena tidak ada proses pengadilan.”jelas Kapolres.

Nah, inilah yang menjadi kendala kenapa Proses penyidik pidana disitu tidak bisa berjalan. Contohnya pengerusakan, “Pak, bangunan saya dirusak disini, begitu anggota turun dan dipertanyakan alas hak mana, ini punya siapa, bapak yang mendirikan bangunan ini, lalu ditanya alas hak, lalu oleh warga mengatakan iniu pak alas hak saya. Akan tetapi di Republik ini yang bisa di akui keabsahan terkait alas hak tentang tanah hanya ada dua diakui yakni, Sertrifikat dan yang kedua putusan pengadilan digugat secara perdata.”Tegas Kapolres Sergei.

“Kami menyarankan tolong di gugat dulu ke Pengadilan, supaya ada alas hak dan bilamana ada permasalahan disitu maka Polisi bisa melakukan penyidikan. Ingat yang saya sampaikan sebelum ada putusan pengadilan jangan dulu dirikan Patok -patok dan bangunan, dan HGU itu sekalipun habis status perdatanya masih diakui. Kalau hanya mengacu pada pengukuran bukan kekuatan hukum atau produk hukum.”jelas Mantan Kapolres Samosir.

Kalau yang di permasalahkan keberadaan anggota saya disana saat pengerusakan, justru anggota saya bukan memihak mereka ada disana supaya tidak ada anarkis.walau demikian, Keberadaan mereka disana sedang diperiksa oleh Propam termasuk oknum Brimob yang ada pada saat itu dan status mereka masih proses, Saya Tanya Ada anggota saya ikut dalam aksi itu ngak ada kan hanya beridiri-diri makanya keberadaan anggota saya disana untuk mencegah jangan ada anarkis dan konflik, Yang kami sayangkan seharus anggota kami dilapangan memberitahukan keberadaan mereka disana sehingga anggota bisa diperbantukan. Jangan lupa bahwa, Naluri Kepolisiannya menjaga keamanan jangan ada terjadi anarkis.

Sementara Kasat Resrim AKP M. Agustiawan, SIK mengakui bahwa, Telah menerima pelimpahan laporan pengaduan atas nama Arsyad terkait penghinaan dan pengerusakan, jadi kami sudah melakukan pemanggilan dan sedang dilakukan pemeriksaan saat ini, dalam pemerikasan kami akan melakukan proses sesuai prosedur, jadi siap yang terlibat disitu akan segera kami periksa, untuk terhadap pasal penghinaan akan segera kita tindaklanjuti, utamanya akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor.

“Dalam proses penanganan perkara tidak ada yang namanya berdiri sendiri, artinya Polisi koordinasi dengan Jaksa, terutama terkait bukti-bukti. Contoh sebuah kasus yang mana lebih kita prioritaskan apakah 310 lebih kita prioritaskan ketimbang kita gandeng, ketika digandeng dan kurang alat buktinya sehingga agak melambat perkara itu tetapi kalau 310 lebih domninan kita kerjakan 310 nya.”ucap Kasat Reskrim Polres Sergei.

Ditambahkan Kapolres, Perlu diketahui bahwa kedua belah pihak saling melapor, sekali lagi yang menjadi masalahnya status tanah, dan yang sanggup menentukan lewat pengadilan dan BPN, maaf jangan seperti preman patok sana lalu dirikan bangunan. Nanti menimbulkan polemic sehingga yang terjadi pro dan kontra.

“ Tidak bisa secepatnya yang saudara katakan secepatnya ditangkap, ada proses dan tahapan yang hasrus dilakukan, sebab Lebih baik melepaskan orang yang bermasalah dari pada menangkap orang yang tidak bermasalah, artinya segala sesuatunya ada prosedur.” Tegas AKBP Eko Suprihanto.

Ketua DPD LSM PENJARA Sumut, Marlon Purba, SH diwakili Sekretaris Zulkifli dihadapan Kapolres Sergei, Zulkifli menuturkan “Kami datang kermari terkait pelaporan yang dilimpahkan Poldasu ke Polres Sergei untuk itu Kami selaku LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara meminta kepada Kapolres agar serius menangani kasus ini supaya ada rasa keadilan dirasakan masyarakat khusus masyarakat kelompok Tani RAMPAH yang terzolimi, artinya menegakan hukum yang berkeadilan sehingga benar hukum itu berpihak pada kebenaran.

“ Terkait masalah pengerusakan dan penghinaan, bukti dan para pelaku dapat dilihat dengan jelas di Video yang telah beredar di Medsos, bukan itu saja pengakuan dari warga mengatakan bahwa benar adanya didalam video tersebut, dan salah satu pimpinan perusahaan David Tan melakukan penghinaan terhadap Ketua RAMPAH Arsyad Nasution.” tegas Zulkifli.

Semua orang yang terlibat didalam Pengerusakan dan penghinaan serta yang mengkangkangi keputusan kesepakatan yang disaksikan pejabat terkait harus diseret ke Pengadilan, LSM PENJARA berharap Polres Sergei bertindak Profesional, Obyektif, Adil dan Transparan sehingga rasa keadilan itu dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat.

“ Siapa saja yang terlibat, silahkan lakukan pemanggilan termasuk ada oknum Polisi yang menenteng Senjata di lokasi saat kejadian. Dapat dipastikan mereka aparat penegak hukum mengetahui adanya pengerusakan dan penghinaan tersebut.”tegas Zulkifli.

Perlu diketahu bahwa DPD LSM PENAJARA Sumut telah melakukan audiensi yang diterima oleh Muali Guntoro, ST pada hari Jumat (17/3/2017), Kanwil BPN Sumut mengakui bahwa pemasangan patok berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sah, bukti nya dokumentasi berupa foto dan tanda tangan.

“ Kita sepakat pak Kapolres kalau lewat permasalaha tanah ini diselesaikan lewat Pengadilan dan BPN, lalu timbul pertanyaan kenapa pihak perusahaan dengan suka-sukanya melakukan pengerusakan padahal sama-sama belum ada keputusan pengadilan,”tanya Sekretaris LSM DPD PENJARA Sumut.

Ditambahkan Roy selaku Tim Penasehat Hukum, alas hak warga ada namun selama ini warga kelompok tani selalau ditindas oleh diduga suruhan PT. Soeloeng Loet ,untuk itu kami datang untuk menjelaskan perihal yang dialami masyarakat dapat dilihat dalam video yang beredar di media massa begitu arogan inisialnya DT.

“Kami mohon bantuan pak Kapolres untuk untuk membuat kasus ini terang benderang,”harap Roy.

Hal senada diungkapkan Amir selaku Tim penerima Kuasa Hukum korban, mengutip pernyataan Kapolri yang mengatakan Keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh, suatu keputusan hukum  tetap harus dilaksanakan.

“Saya berasal dari Aceh, karena menonton Video yang beredar di media massa, saya terpanggil melakukan pembelaan tanpa dibayar karena saya menilai sudah keterlaluan oknum pimpinan perusahaan itu, untuk itu mohon kasus ini ditindaklanjuti dan hukum siap saja yang terlibat.”tegas Amir.

Menutup pertemuan Kapolres mengingatkan bahwa, Patok itu bukan landasan hukum itu hanya pengakuan bukan produk hukum jangan hanya secara defakto secara Yuridis harus di kejar. Salahnya dia pihak perusahaan melakukan pengerusakan namun secara Logika Perdata masih di mungkinkan ada hak nya disana.

Baca berita sebelumnya,http://www.hariandeteksi.com/2017/03/pelaku-pengerusakan-dan-penghinaan.html

Dan,  http://www.hariandeteksi.com/2017/03/kanwil-bpn-sumut-akui-pengukuran-dan.html (Dofu Gaho)
Sumber, hariandeteksi.com

Tags: