Kelompok Tani Enam Saroha Minta Perhatian Presiden RI

Daerah 0
kelompok-tani-saroha

Kelompok Tani 6 Saroha Desa Sei Kopas

DETEKSI.co – Pasir Mandoge, Sengketa tanah antara masyarakat Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dengan perusahaan perkebunan swasta, PT Jaya Baru Pratama (JBP), hingga saat ini masih terus berlanjut. Padahal, Ombudsman Republik Indonesia, melalui suratnya Nomor : 0409/SRT/1153.2014/HN.49/Tim.5/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang ditujukan kepada Kelompok Tani (KT) Saroha Desa Sei Kopas, dengan jelas menyatakan bahwa PT JBP belum memiliki HGU (Hak Guna Usaha). Penegasan Ombusdman ini didasarkan dari klarifikasi yang dilakukannya ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Targun Sinaga, Ketua KT 6 Saroha, di Bandar Pasir Mandoge, Asahan, Kamis (14/09/2017), terkait adanya undangan mediasi dari Camat Bandar Pasir Mandoge, Jutawan Sinaga, ke KT yang dipimpinnya.

“Masalah ini bermula saat masuknya PT Aceh Mekar dan PT Persada Raya ke Desa Sei Kopas, pada tahun 1986 yang kemudian tanpa kami ketahui perusahaan ini berganti nama jadi PT. Jaya Baru Pratama. Awalnya, kami sudah mengusahai tanah yang disebut mereka sebagai miliknya, pada tahun 1980. Entah bagaimana, datanglah Pangulu desa kami saat itu, Israel Sitorus, meminta kami untuk meninggalkan tanah kami karena akan dikuasai oleh perusahaan tersebut. Namun kami menolak permintaan Pangulu (Kepala Desa-red). Dan karena kami menolak, kami diusir secara paksa oleh Pangulu itu yang dibantu oleh polisi dan tentara serta centeng-centeng perusahaan itu,” kenang Targun, ayah empat anak, yang saat ini berusia 57 tahun, dengan mata berkaca-kaca.

Targun yang turut didampingi enam orang pejuang awal tanah tersebut yakni, Tiurma Br Sitorus, Tiomsi Br Sitorus, Tiodor Br  Sitorus, Nurmi Br Sitorus, Sainim Br Sinaga, dan Pintaomas Br Simbolon, serta anggota KT 6 Saroha lainnya menyebutkan bahwa tanah seluas 62 hektar yang mereka pertahankan itu, adalah tanah yang dikuasai keluarga.

Perjuangan ini, sambungnya, sudah berlangsung lama. “Karena kami memang takut saat itu dipaksa dan diancam oleh Pangulu dan kelompoknya, kami terpaksa meninggalkan tanah kami itu. Tahun 2004, kami ambil kembali tanah kami itu. Tapi perusahaannya sudah ganti jadi PT Jaya Bangun Pratama. Hal ini kami lakukan sebab tidak pernah kami menerima ganti apapun terhadap tanah kami itu,” terangnya.

Ia mengakui bahwa saat pengambilan kembali tanah itu sempat terjadi bentrok berulangkali. Bahkan ada beberapa anggotanya yang ditangkap pihak kepolisian saat itu akibat saling lapor antara masyarakat KT dengan pihak PT JBP, dan ada sampai di pengadilan.

Soal alas hak yang dimiliki KT yang dipimpinnya, Targun mengatakan bahwa tanah itu sudah mereka kuasai selama puluhan tahun. “Banyak tanaman yang sudah kami panen saat itu karena itu perladangan kami. Di atasnya saat itu kami tànam gambiri, durian, mangga, rambutan, rambung, maupun padi. Tapi semuanya didoser perusahaan tanpa ada kami siberikan ganti apapun,” ungkapnya.

Tahun 2006 sampai 2007, tambahnya, KT sudah punya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat saat itu. “ Ada sekitar 18 SKT yang sudah kami peroleh dengan luas sekitar 20-an hektar,” terangnya.

Sekarang, katanya lagi, kami mulai mendapat panggilan dari pihak Polres Asahan atas nama pelapor Herman Ali. “Padahal, tak ada satupun warga masyarakat di Sei Kopas mengenalnya,”ucapnya.

Targun dan KT 6 Saroha berharap agar masalah yang dihadapi kelompoknya, dapat menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. “Kami masyarakat desa sangat takut dengan panggilan-panggilan dari pihak Polres Asahan ini. Tak tahu kami, entah apa salah kami. Kami mohon supaya Pak Jokowi dapat membantu penyelesaian masalah kami secepatnya,” pungkasnya. (Sipa Munthe)

Tags: