Ketua Fraksi PAN : Pemkab Nias Utara Khianati Hasil Paripurna DPRD Terkait Perda No.3 Tahun 2017

Politik 0
ketua-fraksi-pan-amizaro-waruwu

Ketua Fraksi PAN DPRD Nias Utara, Amizaro Waruwu,SPd

DETEKSI.co – Nias Utara, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Utara 07 Juli 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara terkait pembahasan perangkat Desa terkesan Dijhianati oleh pihak Pemkab Nias Utara karena hasil paripurna dimaksud bukan itu yang dikirim oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan Exsaminasi.

Terbongkarnya permasalah ini setelah Fraksi PAN DPRD Kabupaten Nias Utara mengadakan Konfrensi Pers yang di Pimpin langsung oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Nias Utara, Amizaro Waruwu S.Pd sekaligus sebagai ketua Fraksi PAN di DPRD Nias Utara.

Berdasarkan Dokumen yang di dapat HarianDeteksi.com Naskah Asli Perda Kabupaten Nias Utara Tentang Perangkat Desa yang telah di Paripurnakan sebanyak 34 Pasal dan XVI BAB Namun pengusulan yang di sampaikan oleh bagian Hukum Pemkab Nias Utara ke biro Hukum Propinsi Sumatera Utara hanya XII BAB dan 29 Pasal, artinya Ada Empat BAB yang di hilangkan dan Lima Pasal yang di tiadakan tanpa setahu lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara

Setelah turun hasil Exsaminasi dari Biro Hukum Propinsi sumatera utara akhirnya ditetapkan Sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nonor 3 Tahunn 2017 Tentang Perangkat Desa sebanyak XII BAB dan 28 Pasal.

Menurut Kabag Hukum Pemkab Nias Utara Maranata Harefa, SH saat di konfirmasi oleh Wartawan Senin (02/10/2017) terkait Hilangnya beberapa BAB dan Pasal Perda tentang Perangkat Desa ini beliau mengatakan itu bukan kesalahab dari Bagian Hukum karena dinas Teknis yang mengusulkan Perda tersebut adalah Dinas Badan Pemerdayaan Masyarakat kita di bagian Hukum hanya memfasilitasi menyampaikannya ke Biro Hukum Setdaprovsu untuk permintaan Nomor dan Register Perda tegasnya.

Lanjut Maranata, Setelah selesai Paripurna Tentang Penetapan Perda Perangkat Desa ini Bukan sama kita ( Bagian Hukum ) dikasi Hasilnya tetapi di sekretariat DPRD biasanya yang menangani itu Bagian Risalah Setelah itu baru Dinas BPM mengambil Hasil Keputusan Itu di bagian Risalah lalu di serahkan Kepada Kita di Bagian Hukum untuk kita bawa ke Propinsi kenapa Ada Pasal dan BAB yang Kurang,  itu kami tidak tau lebih bagus saja tanyakan di Bagian Risalah di DPRD atau sama Sekwan nya Lansung ucap Harefa.

Menanggapi Pernyataan Kabag Hukum tersebut Amizaro Waruwu S.Pd.Sebagai Ketua Fraksi PAN juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nias Utara mengatakan pernyataan Kabag Hukum itu menyesatkan Pimpinan Karena dari Awal Pembahasan Perda Tentang Perangkat Daerah ini hingga sampai Pada Paripurna Bagian Hukum Selalu ada dan mereka tahu Percis tentang Berapa Pasal dan Berapa BAB yang telah di Paripurnakan jangan setelah ketahuan kedognya dia melempar Bola Panas kepada SKPD lain.

” Kesalahan ini sebagai bentuk penghianatan terhadap masyarakat Nias Utara, Harusnya Kabag Hukum Harus bertanggung jawab, Apabila Pemerintah tidak menanggapi permasalah ini dengan serius maka Kami dari Fraksi PAN akan melakukan Upaya Hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan itulah Komitmen kami khususnya Fraksi PAN, Tegas Amizaro Waruwu. (Yason Harefa).

Sumber, HarianDeteksi.com

Tags: