Kinerja KPK Dipertanyakan, Formikom Minta SKPD Pengumpul Suap Interpelasi Ditetapkan Tersangka

Politik 0
Dua Lembaga Pemerhati Orang Miskin Demo Kantor DPRD Sumut

Dua Lembaga Pemerhati Orang Miskin Demo Kantor DPRD Sumut

DETEKSI.co – Medan, Usai kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol No.5 Medan, sekelompok masyarakat mengatasnamakan Forum Rakyat Miskin (Formikom) Sumatera Utara menggelar aksi unjukrasa di depan gedung dewan.

Dalam aksinya, Kamis (15/6/2017), massa yang didominasi kaum ibu tersebut mempersoalkan program bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Ketua Formikom Sumut, Lipen Simanjuntak, dan ketua Gerakan Rakyat Miskin (Geram) kemudian membeberkan sejumlah persoalan yang ada di Sumut yang tidak kunjung tuntas.

Mereka mengkritisi sikap KPK yang sering datang ke Sumatera Utara namun sampai saat ini tidak ada dari pihak Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang diamankan atau ditetapkan menjadi tersangka.

“Kita sangat prihatin dengan langkah KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi interpelasi dan Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang telah membuat menyengsarakan rakyat kaum miskin di Sumut ini,” ujarnya.

Lipen juga mempertanyakan langkah KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan SKPD di Sumut ini.

Sumatera Utara, tambah Lipen, beberapa tahun belakangan terus menjadi kritikan dari daerah lain dan membuat Sumatera Utara daerah terkorup.

Secara terpisah, Ketua Gerakan Rakyat Miskin, Oslan Simanjuntak membeberkan Gubernur tidak transparan terkait penerimaan program bantuan, termasuk dalam pelayanan kesejahteraan untuk rakyat miskin di Sumut. Seperti, bantuan Rastra, BPJS, KIS, KIP, BSM, KUBE, PKH, Dana Lansia, dana penyandang Distabilitas 1 juta rumah dan 9 juta hektar tanah.

Kepada anggota DPRDSU fraksi partai PDI-Perjuangan Sutrisno Pangaribuan, Ketua Geram Oslan mengatakan, bantuan serta program pemerintah yang selama ini bergulir kepada masyarakat miskin, tidak tepat sasaran.

Salah satu penyebabnya adalah, tidak profesionalnya Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pendataan, sehingga banyak rakyat miskin tidak mendapat bantuan apapun.

“Sudah terjadi kesenjangan sosial di Sumut, sehingga terjadi ketimpangan dalam penerimaan bantuan, dan kami berharap DPRDSU melihat hal tersebut,”ungkapnya.

Secara tegas dirinya juga mendesak agar SK Gubernur No 188.44/90/KPTS/2017 tentang alokasi pagu Rastra Sumut ditinjau kembali. Sebab, dinilai distribusi penyalurannya Rastra atau Raskin di Sumut belum transparan.

“Ketidak transparannya tersebut mengakibatkan program bantuan pemerintah kepada rakyat miskin terkesan tidak adil dan tidak tepat sasaran,” terangnya.

Menyikapi massa aksi, anggota komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan,ST mengatakan bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat kepada dirinya akan segera disampaikan kepada pimpinan komisi yang membidanginya.

Terkait persoalan sejumlah SKPD yang belum ditetapkan menjadi tersangka politisi PDI Perjuangan itu menyerahkan kepada pimpinan ke KPK.

“Kalau soal SKPD itu kita serahkan kepada pimpinan KPK. Sementara menyangkut persoalan keluhan masyarakat diserahkan kepada Komisi E untuk segera dipanggil,” tukasnya. (Indra)

Tags: