Laporan Bawaslu Direspon Gubsu Terkait Lambatnya Pencairan Anggaran Pengawasan Pilkada

MeBiDangRo 0

Gubernur Erry terima audiensi Bawaslu Provinsi

DETEKSI.co – Medan, Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi menerima laporan penyelenggaraan pengawasan dahapan pilkada oleh Pengurus Bawaslu Sumut yang dipimpin Ketua Bawaslu Sumut Syafrida P Rasahan di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan Kamis (5/1/2017). Gubsu langsung merespon kendala lambatnya pencairan anggaran pengawasan pilkada di Tapteng.

Hadir mendampingi Syafrida, Aulia Andri, Hardi Munthe, Iwan Toro, Julius Turnip SH, Windo F Utama, H Rusli Pandopatan, Widya Kusumawati dan Fahru Roni Hasibuan.

Sedangkan Gubsu didampingi Plt Ka. Kesbangpolinmas Provsu Zulkifli Taufik, Plt Kabiro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu Basarin Tanjung dan Kepala Biro Perlengkapan Setdaprovsu Safruddin.

Ketua Bawaslu Sumut Safrida P Rasahan mengatakan bahwa kehadiran para pengurus Bawaslu Sumut guna melaporkan terkait Persiapan Pilkada kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara pada Februari 2017 dan persiapan pilkada kabupaten/kota serta 1 Provinsi pada tahun 2018 yang akan datang.

Disampaikannya, saat ini Panwaslu Kabupaten Tapteng sampai ke level kelurahan sudah 4 bulan belum menerima honor. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Panwas. Karena dari Rp 8 milyar dana yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2016 baru cair sekitar Rp 2 milyar.

Untuk itu Syafrida mengharapkan agar sisa dana tersebut dapat dicairkan di awal Januari 2017 agar pelaksanaan Pilkada tersebut dapat berjalan dengan lancar.

 ” Sementara untuk dana KPU sudah dialokasikan sekira 60 persen dari dana yang telah dianggarkan,” ujar Syafrida.

Menanggapi hal ini Gubsu langsung meresponnya dengan menelpon Plt Bupati Tapteng Bukit Tambunan. Selain mempertanyakan soal anggaran tersebut Gubsu juga meminta agar anggaran Panwas yang telah dianggarkan segera dicairkan agar pelaksanaan pilkada berjalan maksimal.

 “Saya sudah perintahkan kepada Bupati agar dana tersebut segera dicairkan. Kebetulan anggarannya telah disahkan di APBD 2017. Tinggal menunggu evaluasi dan kita harapkan segera dicairkan,” sebut Gubsu.

Dalam kesempatan tersbut Syafrida juga menyampaikan perkembangan terkini di Tebingtinggi. Untuk kota Tebingtinggi menurut Syafrida yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi. Karena pihaknya khawatir tingkat partisipasi di Tebingtinggi rendah karena hanya memiliki calon tunggal.

“Diharapkan Pemprovsu dapat membantu agar tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dalam pilkada tersebut dapat meningkat. Jangan sampai terjadi seperti di Kota Medan pada pilkada yang lalu,” ujarnya.

Kemudian Syafrida juga menyampaikan untuk pilkada tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara yaitu akan diikuti 8 Kabupaten/Kota ditambah 1 Provinsi. Dan dari 8 Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang mengikuti baru 2 kabupaten yang telah mengganggarkan dana pilkada untuk panwaslu. Sedangkan untuk Pilgub menurutnya hingga saat ini tidak ada masalah. 

“Diharapkan Pemprovsu dapat mendorong kabupaten/kota yang akan mengikuti untuk dapat menganggarkan dana pilkada tersebut,”harap Syafrida. (Red)

Tags: