Massa MPKN Minta Pengadilan Tinggi Medan Adili Bupati Nias

Daerah 0
massa-mpkn-dipengadilan-tinggi-medan

Massa MPKN Demo Kantor Pengadilan Tinggi Medan.

DETEKSI.co – Medan, Ratusan massa aksi yang menamakan dirinya Masyarakat Peduli Kepulauan Nias (MPKN) menyuarakan ketidakadilan dalam putusan hakim PN Gunungsitoli yang membenarkan tindakan sewenang – wenang Bupati Nias Sokhiatulo Laoly, MM yang sesuka hatinya membatalkan kemenangan penyedia jasa.

Terungkap hal ini lewat orasi koordinator aksi MPKN, Darman S Harefa,SPdk didepan kantor Pengadilan Tinggi (PT) Medan jalan Ngumban Surbakti No 38A Medan Kamis (24/8/2017) pukul 10:30 Wib, Darman dengan tegas mengatakan Bupati Nias telah menyalahgunakan wewenang, Bila mengacu pada putusan panitia lelang yang tetap bersikukuh memenangkan CV Karya Sendoro dan menolak sanggahan yang disampaikan PT Winatindo Bratasena, Anehnya Bupati menganulir keputusan panitia lelang tersebut.

” Atas nama MPKN meminta kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar segera mengadili dan menghukum Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoly atas perbuatannya menyalahi kewenangan jabatan dan merugikan masyarakat Nias secara keseluruhan dengan terbengkalai RSUD Gunungsitoli,” tegas Darman.

Kedatangan massa MPKN direspon Humas Pengadilan Tinggi, Bantu Ginting, SH dengan meminta agar perwakilan MPKN memasuki ruangan guna menyampaikan aspirasi secara langsung, pertemuan ini dijembatani oleh AKP Artha Sembiring.

Setiba diruangan, Darman S Harefa,SPdk kembali menjelaskan dihadapan majelis hakim Pengadilan tinggi katanya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gunungsitoli mengabaikan dari bukti penggugat pengadilan tindak pidana korupsi dengan Nomor : 1/Pid.Sus/K/2014/PN-Mdn J tentang putusan No : 31/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn yang secara terang – terangan dalam putusan tersebut terurai dengan jelas bahwa pemilik PT. Winatindo Bratasena adalah Ridwan Winata yang dikenal aktor korupsi Alkes dana BDB tahun 2012. Sehingga oleh fakta ini menerangkan bahwa adanya dugaan pemufakatan jahat oleh Bupati Nias dengan perusahan milik Ridwan Winata, Dengan adanya peristiwa hukum pembatalan kemenangan penggugat.

Yang menjadi pertanyaan kami, Putusan PN Gunungsitoli dalam perkara ini membenarkan tindakan Bupati Nias dengan menjadikan dasar pembatalan pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp15 M hanya karena surat fiktif dari perusahaan penjahat uang negara.

“Kalau demikian maka menjadi teror bagi panitia pengadaan dan pelaku usaha bahwa segala keputusan kalah menang pada tender pengadaan ditentukan kepala daerah.” kata Darman.

Ditempat yang sama, Anuari Zandrato menyampaikan pertanyaan kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi katanya Bisakah seorang Kepala Daerah membatalkan putusan panitia lelang, terkait itu tidak kami jawab karena termasuk materi dalam perkara,jawab Bantu.

Menyikapi aspirasi massa MPKN, Humas Pengadilan Tinggi Bantu Ginting didampingi Adi Sutrisno dalam dialog menjelaskan, Ada yang perlu mau disampaikan atau pun yang mau ditanya kepada penegak hukum yang dianggap hakim melenceng dalam putusannya silahkan disampaikan dalam dialog ini. Perlu diketahui bahwa dunia peradilan zaman sekarang dengan dulu jauh berbeda, kini putusan pengadilan ada kepastian beda dulu agak bertele-tele.

Bila ada proses peradilan yang menyimpan, silahkan beritahu kepada kami yang bersangkutan majelis hakim akan kami panggil kemari. bila menyangkut materi perkara, mohon maaf tidak bisa kami jelaskan. Sebab bila kami menjawab bisa saja berbenturan dengan hasil putusan majelis hakim,” jelas Bantu.

“Secara pribadi saya prihatin, Seharusnya Bupati mengayomi tetapi dalam konteks ini memberi keputusan yang berbeda sehingga merugikan semua pihak. Untuk itu, apa saja yang sudah dimasukan ke memori banding pasti majelis hakim yang menangani perkara ini memiliki pertimbangan tersendiri, jadi permasalahan ini kita percaya kepada majelis Hakim yang memutuskan perkara ini,” jelas Bantu.

Perlu kalian ketahui bahwa segala sesuatunya dalam menangani perkara ada prosedurnya dalam hal ini diberi waktu selama tiga bulan, Terkait Perkara Nomor : 160/PDT.G/2017/PT.MDN pihak Pengadilan Tinggi Medan menerima perkara ini pada tanggal 2 Juni 2017 hingga berakhir pada tanggal 2 September 2017 harus ada keputusannya.

Kemungkinan pada tanggal 28 Agustus 2017 akan di gelar sidang terbuka terkait perkara perdata ditempat ini. ” Yang terpenting apa yang disampaikan tercatat pada memori banding dipastikan menjadi pertimbangan majelis hakim,” kata Bantu Ginting,SH. (Red)

 

Sumber, HarianDeteksi.com

Tags: