Nove : Rekaman Video Penyerahan Uang kepada Bupati Nias Barat Serahkan ke Penegak Hukum

Daerah 0

Pengamat Hukum Pidana, November Zebua, SH

Pengamat Hukum Pidana, November Zebua, SH

DETEKSI.CO – Medan, Mencermati kasus Bupati Nias Barat kian hari menjadi trend topik pembahasan di Media Sosial (Medsos) dan terungkap dipublik bahwasanya Faduhusi Daely Dijebak Dengan Cara memakai Camera Tersembunyi, untuk memberikan Proyek Sebesar Rp12 M Setiap Tahun kepada diduga Pelaku.

Pengamat Hukum Pidana tamatan UNPAB, November Zebua, SH ketika ditanya terkait rekaman penyerahan uang dari Na’aso Daely alias Ama Veman kepada Faduhusi Daely selaku Bupati Nias Barat, Nove mengatakan bahwa rekaman tersebut belum saya lihat isi Video tersebut, apakah dalam penyerahan uang itu ada janji atau iming-iming.

“Jujur, saya belum ketahui secara jelas. apakah kejadian itu merupakan bagian dari jebakan atau pemerasan, gratifikasi ataupun suap belum jelas masih abu- abu,” ucapnya kepada Deteksi.co Sabtu (31/12/2016).

Bila mengacu pada pemberitaan yang berkembang saat ini, Secara objektif dan independen berpendapat bahwa, pertama mengenai katanya ada dugaan pemerasan, Dalam pasal 368 KUHP, Kata ‘pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.

Menurut Nove, dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Kekerasan bisa saja secara fisik dan non-fisik tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

“Nah,apakah kasus ini disertai kekerasan atau tidak..? Biarlah proses hukum nanti yang membuktikan hal itu,” Saran Nove.

Mensiati tidak gaduh terutama di Medsos yang terkesan opini di putar balikan yang seolah-olah seseorang tersebut benar adanya bahwa telah melakukan kesalahan, hal ini merupakan penzoliman yang berlebihan.

“Jangan terjadi trial by the press, media telah menyimpulkan tentang siapa pihak yang bersalah atau tidak bersalah sebelum putusan pengadilan keluar, siapa pun tidak berhak menghakimi. Mari kita jadikan Hukum menjadi Panglima tertinggi,” tegas Nove.

Oleh sebab itu kata Nove, Video tersebut baiknya diserahkan ke aparat penegak hukum sekaligus membuat laporkan kepada Polisi atau Jaksa dan bila perlu langsung ke KPK.

Masih Nove, Bilamana ada yang berpendapat bahwa kasus ini gratifikasi, perlu kita memahami terlebih dahulu bahwa gratifikasi dalam bahasa hukum adalah suap pasif, jadi bila seseorang Pejabat tertentu yang meminta sesuatu maka jelas ini adalah suap aktif, maka lebih berat hukumannya dari gratifikasi.

Seharusnya ketika Bupati menerima pemberian dari seseorang mestinya dalam waktu 30 hari sejak diterima dilaporkan ke KPK sehingga tidak dianggap sebagai suap (pasal 12 c ayat 1 dan 2 UU Tipikor) tapi ini masih hanya issu atau berita yang belum kita pastikan kebenarannya, makanya saya katakan tadi bahwa dikarenakan Videonya belum kita lihat maupun data dan faktanya di lapangan belum terungkap sehingga belum bisa kita menilai bahwa ini pemerasan, gratifikasi atau suap, tapi sebaliknya apabila tujuan penyebaran video ke publik karena tidak dipenuhinya keinginan penyuap dan hanya modus untuk mendapatkan sesuatu (proyek), maka ini masuk unsur tindak pidana pemerasan dan percobaan penyuapan Kepada Penyelenggara Negara. (Dofu Gaho)

Tags: