Pengurus dan Anggota KPUM Berseteru, Komisi C DPRD Medan Tak Perlu Ada Pemecatan

Politik 0

mobil-angkot

ilustrasi Mobil Angkot KPUM

DETEKSI.co – Medan, Ditengah gencarnya pemerintahan Jokowi membangun perkoperasian yang baik dan sehat, adalah sebuah masalah penting untuk diselesaikan secara bijak oleh pengurus koperasi bila ada anggotanya yang menolak untuk dipecat. Kondisi ini terjadi di tubuh Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) koperasi yang selama ini dikenal masyarakat Kota Medan sebagai salah satu koperasi yang cukup baik.

Terungkap hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Medan bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, para pengurus dan anggota KPUM yang berseteru, di Ruang Rapat Komisi C, Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin, (06/02/2017).

RDP yang dipimpin Sekretaris Komisi C, Zulkifli Lubis, bersama Anton Panggabean, Wakil Ketua Komisi C, serta dihadiri para anggota diantaranya Hasyim dan Salman Alfarisi, diawali dengan penjelasan masalah oleh Damar Siburian, Ketua Umum KPUM.

Dalam penjelasannya, Damar menyebutkan bahwa 25 dari sekira 5000-an anggota KPUM, telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KPUM yang dipimpinnya. “Meskipun surat mosi itu tidak pernah diterima oleh pengurus, tapi kami ada menerima foto copy surat dari Sofyan Harahap”, terang Damar kepada dewan.

Isi surat yang disampaikan oleh para anggota yang mengusulkan mosi, sebutnya, sama sekali jauh dari kondisi KPUM yang sebenarnya. Bahkan, 12 dari 25 orang anggota KPUM itu, sudah mencabut pengaduannya. “Kami adalah pengurus yang diangkat pada tahun 2014, dimana saya adalah formatur tunggal dan saat pemilihan, saya didampingi dari Dinas Koperasi Kota Medan. Keputusan pemecatan itu adalah keputusan rapat pengurus KPUM karena pengurus menilai bahwa kondisi organisasi sudah tidak kondusif oleh para pengusul mosi tak percaya”, jelas Damar.

Damar membeberkan bahwa permasalahan bermula dari adanya pengajuan armada sebanyak 270 unit oleh Rayana Simanjuntak kepada PT Capella dan 169 unit kepada Suzuki. “Namun setelah 10 bulan beroperasi, cicilan mobil baru dibayar pada bulan ke sebelas. Dan pada bulan ke dua belas, mobil kami tarik dan sampai sekarang, mobil disimpan di gudang KPUM. Atas penarikan unit itu, kami pun sudah dilaporkan Rayana ke polisi dan hal ini sudah kami jelaskan kepada pihak kepolisian”, bebernya.

Ia mengatakan kalau cicilan kredit mobil yang dibayarkan oleh pemilik sebesar Rp 2.800.000 per unit per bulan. “Akibat tidak dibayarkannya cicilan mobil, untuk 50 unit, PT Capella minta kepada KPUM agar menerbitkan bank garansi dan memenuhi permintaan Capella, KPUM sudah menerbitkan bank garansi senilai Rp 750 juta. Padahal, KPUM hanya mempunyai tunggakan sebesar Rp 500-an juta dengan hitungan 50 unit x Rp 2.800.000,- x 4 bulan. Selain itu, neraca keuangan KPUM selalu diaudit oleh akuntan independen”, katanya.

Menanggapi penjelasan Damar, salah satu anggota KPUM yang mengusulkan mosi tak percaya, Eduard Simanjuntak, dalam RDP, mempertanyakan penggunaan uang BBN (Bea Balik Nama) yang jumlahnya pada tahun-tahun sebelumnya Rp 1 juta, kemudian jadi Rp 900 ribu, dan terakhir menjadi Rp 800 ribu. “Demikian juga dengan tunggakan iuran supir, raib entah kemana. Simpanan supir juga tidak ada disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dana STM supir juga tidak jelas. Saya sejak tahun 1987 sudah jadi anggota KPUM dan baru sekarang ini tidak jelas. Soal surat panggilan rapat, memang ada saya terima tapi tak jelas agendanya. Jadi tidak saya tanggapi surat itu”, ujar Eduard kepada dewan.

Pernyataan Eduard itu, diperkuat oleh Siagian, anggota yang turut mengajukan mosi. Kepada dewan, Siagian menerangkan bahwa uang STM supir yang dikutip Rp 2000 per hari, sama sekali tidak ada diterima supir. Ia mencontohkan kejadian supir yang mengalami kecelakaan di kawasan Titipapan, hingga saat ini tidak ada menerima uang STM dari KPUM.

“Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPUM tidak ada diberikan sama anggota. Saya sudah lima tahun jadi anggota dan sudah tiga kali mengikuti RAT. Tapi pengurus sekarang, tidak ada membagikan deviden atau sisa hasil usaha kepada anggota. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya”, ungkap Siagian.

Sementara, Dinas Koperasi Kota Medan, mengaku belum tahu dengan permasalahan yang ada di KPUM. “Saya baru menjadi Kadis dan KPUM juga belum mengadakan RAT”, ucap Kadis Koperasi Kota Medan menjawab pertanyaan dewan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. “Permasalahan ini belum ada kami terima. Saya menyarankan kepada anggota yang diberhentikan untuk membuat pengaduan lebih dulu ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan”, sarannya menanggapi dewan.

Salman Alfarisi, anggota Komisi C, mempertanyakan ikhwal pemecatan apakah sesuai aturan koperasi. ”Sebaiknya, diberikan kesempatan kepada anggota melalui Rapat Anggota dengan mengundang Dinas Koperasi karena anggota juga yang membesarkan KPUM. Dengan kebesaran hati, pemecatan dapat dianulir oleh pengurus”, saran Salman.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi C, Anton Panggabean, menyebutkan bahwa permasalahan yang muncul diakibatkan oleh naiknya cicilan kredit dimana awalnya Rp 2,2 juta per bulan menjadi Rp 2,8 juta per bulan. “Inilah yang memberatkan supir untuk membayar cicilan kredit di tengah kesulitan ekonomi saat ini dimana penghasilan supir per harinya hanya sekitar Rp 140 ribu. Itupun kalau dapat. Selain itu, Dinas Koperasi Kota Medan juga belum menganalisis permasalahan secara mendalam”, ujarnya.

Anton menyarankan supaya permasalahan ini diselesaikan secara baik oleh pengurus dan anggota KPUM. Sedangkan Zulkifli Lubis, Sekretaris Komisi C, meminta supaya pengurus KPUM tidak melakukan pemecatan. “Dan kepada Dinas Koperasi maupun Dinas Tenaga Kerja, diharapkan dapat mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini”, pungkasnya.

Disebutkan Zulkifli, Komisi C menunda sementara RDP ini untuk dicarikan solusi agar dapat disampaikan pada RDP selanjutnya yang akan dijadwalkan dewan nantinya. (Sipa Munthe)

Tags: