Suarakan Dugaan Pungli, Kelompok Cipayung Demo Bupati dan DPRD Labuhanbatu

Politik 0

DETEKSI.co – Rantauprapat, Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) pemberkasan tunjangan profesi guru triwulan III T.A 2016 yang diusung DPC GMNI – PC PMII – BPC GMKI Kabupaten Labuhanbatu terus berlanjut. Kali ini, masa aksi kelompok Cipayung ini menggelar unjuk rasa ke gedung DPRD dan Bupati Labuhanbatu. Sayangnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit.

Pantauan wartawan Senin (23/1/2017), aksi masa kelompok Cipayung Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan tuntutan agar DPRD segera mengeluarkan rekomendasi kasus dugaan Pungli pemberkasan tunjangan profesi guru T.A 2016 diselidiki oleh aparat penegak hukum. Dimana, Komisi D telah melakukan gelar rapat dengar pendapat (RDP) pada tanggal 28 Desember 2016.

“Kami meminta kepada DPRD segera merekomendasikan hasil RDP dugaan Pungli pemberkasan tunjangan profesi guru tahun 2016 ke aparat penagak hukum,” kata Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Ridwan Nasution di depan gedung DPRD yang didampingi masa aksi PC PMII diketuai, Khairul Nai Hasibuan dan BPC GMKI, Fransius Gultom.

Sayangnya, Ketua Komisi D, Akmat Saipul Sirait yang didampingi Wakil Ketua III, Gunawan Hutabarat mendalihkan belum diserahkannya bukti pendukung pernyataan guru-guru lainnya yang merupakan korban Pungli dan Dinas Pendidikan belum diperiksa membuat mereka belum dapat membuat kesimpulan untuk rekomendasi.

“Kita sudah periksa sekolah terkait, namun hingga saat ini kami belum menerima bukti pendukung (pernyataan guru korban Pungli lainnya) yang kami minta. Semua ada tahapan. Dinas Pendidikan belum kami panggil, saat ini kami sedang membahas KUA PPAS. Nggak mungkin nggak kami bahas,” jawab Akhmat Saipul Sirait.

Tanggapan Akhmat Saipul Sirait tersebut memicu emosi guru bidang study Matematika SMP Negeri 2 Rantau Selatan, Tetty Herawati Tambunan yang dimutasi ke SMP Negeri 2 Satu Atap Panai Hilir pasa mengajak Kepala Sekolah menghentikan Pungli tunjangan profesi guru. Menurut Tetty Tambunan, dirinya telah menyediakan 2 surat pernyataan guru yang juga korban pungutan biaya pemberkasan tunjangan profesi guru triwulan III T.A 0216, namun Komisi D DPRD Kabupaten Labuhanbatu belum memanggil mereka.

“Saya sudah pegang 2 surat pernyataan guru yang diminta, namun hingga saat ini DPRD belum memanggil kami untuk menyerahkannya. Bukti apa lagi yang dibutuhkan. Kemarin Komisi D menyatakan tanpa dukungan itu sudah cukup, tapi mengapa sekarang lain. Apakah sudah 86,” kata Tetty Herawati Tambunan dengan suara lantang dari tengah-tengah masa aksi.

Untuk menggugah hati nuransi para anggota DPRD itu, Tetty Herawati menyebutkan rintangan yang dialaminya atas pemutasiannya ke daerah pesisir tersebut. Dia menyebutkan, biaya transportasi yang harus dikeluarkan sebesar Rp200 ribu pulang pergi dan Rp800 ribu setiap bulannya.

Lanjut Tetty Herawati Tambunan, hingga saat ini dia tidak mengetahui kesalahan apa yang dilakukannya hingga dimutasi ke SMP Negeri 2 Satu Atap Panai Hilir sehingga harus dijatuhi sanksi tindakan tegas. Dihadapan DPRD, ia menyebutkan, pemutasian tersebut merupakan pembunuhan karakter dan karirnya.

“Sudah 14 tahun saya mengabdi, tidak sekalipun saya terima surat dijatuhi sanksi. Tapi ini saya dinyatakan dijatuhi sanksi tindak tegas sehingga saya dimutasi. Ini pembunuhan karakter dan keluarga saya. Biaya transportasi yang saya keluarkan 800 ribu setiap bulan, ini tidak memberikan kesejahteraan lagi, ini sudah membunuh keluarga saya yang harus saya tinggalkan,” jelas Tetty Herawati Tambunan dengan suara keras menggunakan alat pengeras suara Toa.

Didasari tidak ingin menggangu rapat paripurna pembahasan KUA PPAS APBD T.A 2017 yang sedang dilaksanakan dan Komisi D DPRD juga tidak memberikan kepastian limit waktu mengeluarkan rekomendasinya, masa aksipun melanjutkan aksi ke kantor Bupati Labuhanbatu.

Sayangnya, Bupati H Pangonal Harahap tidak berada di tempat dan Kadis Pendidikan, Sarimpunan sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga Assisten I, Sofyan selaku perwakilan meminta waktu agar tuntutan masa ditindaklanjuti. Sebagai bentuk keseriusannya, Assisten I itu bersedia didokumentasikan penyerahan selebaran tuntutan aksi.

“Bapak Bupati tidak berada di tempat, sedang diluar kota. Kami meminta kesediaan adik-adik mahasiswa untuk menyerahkan tuntutannya dan sampaikan kepada Bupati setelah beliau kembali. Besok sudah datang, kami akan sampaikan agar dilakukan audiensi,” kata Sofyan.

Adapun tuntutan aksi kepada Bupati Labuhanbatu diantaranya, segera mencopot Kadis Pendidikan dan Kepala Sekola karena diduga terlibat dan turut serta melakukan pungutan biaya pemberkasan tunjangan profesi guru, segera mengumumkan kepada masyarakat hasil pengawasan atas dugaan Pungli di seluruh sekolah dasar dan menengah, khususnya SMP Negeri 2 Rantau Selatan sebesar Rp270 ribu dan SMA Negeri 1 Rantau Utara sebesar Rp320 ribu. (Dian)

Tags: