Terkait Helicoptergate, Gubsu Terancam di Pansuskan DPRD – SU

MeBiDangRo 0

Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan,ST

Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan,ST

DETEKSI.co – Medan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan,ST menyoroti pemakaian Helikopter Basarnas oleh Gubernur Sumaera Utara bersama Istri (Ketua TPKK Provinsi Sumatera Utara) untuk menghadiri Pesta Perkawinan anak dari salah satu Bupati.

Terkait pesta perkawinan seorang anak pejabat, Presiden sekali pun bukanlah kegiatan resmi Negara atau kedinasan, maka jika para pejabat lain menghadirinya, tidak boleh juga menggunakan fasilitas Negara. Sebagai contoh dan teladan bagi kita semua pejabat Negara yakni Bapak Presiden Joko Widodo ketika menghadiri acara wisuda anaknya di Singapore, beliau sendiri dan keluarganya menggunakan pesawat komersil.

Diketahui, Helikopter Basarnas jenis AW139 baru diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 10 Januari 2017 oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya Felicianus Henry Bambang Soelistiyo untuk dimanfaatkan dalam memudahkan penanggulangan proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

“Helicopter gunanya untuk menjalankan misi kemanusiaan pada saat keadaan bencana. Sehingga kalau menyangkut kepatutan, penggunaan helikopter yang dihibahkan oleh Basarnas tersebut sangat tidak patut digunakan.” jelas Sutrisno Senin (13/2/2017).

Aneh, narsis di media sosial dengan menggunakan fasilitas Negara yang tidak pada tempatnya. Informasi penggunaan helikopter Basarnas  ini didapatkan dari akun facebook milik istri Gubernur Sumatera Utara Evi Diana Sitorus. Namun setelah beberapa waktu kemudian, photo narsis tersebut tidak lagi terlihat ada di akun facebook tersebut.

Untuk itu, Saya selaku anggota dewan akan menggalang supaya dibentuk Pansus guna mempertanyakan perihal emergency penggunaan Helikopter tersebut. maka Peristiwa ini dapat disebut Helicoptergate. saya sangat menyesalkan tindakan Gubernur Sumatera Utara dan Istri yang menggunakan fasilitas Negara tanpa mempertimbangkan perasaan publik.

Untuk pejabat Negara harus memahami UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Akhir kata, Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara ini mengharapkan, agar Pemerintah Pusat lebih bijak dan cermat, tanggap dan tegas dalam pemberian hibah kepada pemerintah daerah. Jika mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, fasilitas- fasilitas yang telah diserahkan juga dapat ditarik kembali. Kami tidak rela, fasilitas yang diserahkan Pemerintah Pusat justru dijadikan sebagai media narsis di daerah. (Dofu Gaho)

Sumber, www.hariandeteksi.com

Tags: