TPP Tak Dicairkan, Ratusan Pegawai Perhubungan Sumut Datangi DPRD SU

MeBiDangRo 0
ratusan-pegawai-dishubsu-geruduk-kantor-dewan.

Pegawai Dishubsu Geruduk Kantor Dewan diterima Komisi C.

DETEKSI.co – Medan, Ratusan pegawai Dinas Pehubungan Sumatera Utara laporkan Antony Siahaan (Kepala Dinas Perhubungan Sumut) ke Kantor DPRD Sumut. Guna, memproses Tunjangan Penghasilan Pengawai (TPP) yang tak kunjung dibayarkan.

Kehadiran pejabat negara tersebut di Komisi C DPRD Sumut, mendapat sorotan dewan. Bahkan, dalam pertemuan itu, dewan berjanji akan menyelesaikan persoalan hak penghasilan pegawai tersebut kepada dinas terkait.

“Tadi laporannya sudah diterima, dan dewan berjanji akan menyurati serta memanggil secara resmi pihak dinas,”sebut A Sembiring saat keluar dari ruang Komisi C, Senin (10/7/2017).

Didepan para wartawan, A Sembiring mengaku bahwa permasalahan ini sudah berlarut-larut. Padahal, permasalah tersebut sudah dilaporkan ke provinsi dimasa Sekeretaris Daerah (Sekda) Hasban Ritonga.

“Saat itu TPP yang tersendat telah diproses, namun ketika jabatan pak Hasban digantikan oleh Plt, TPP kembali diplintir dan belum dicairkan”paparnya.

Dimana tambahnya, dari 444 pegawai, hanya 131 pegawai yang sudah menerima. Sementara, selebihnya belum. “Ada ketidakadilan dalam proses pencairan TPP, mengapa ada yang menerima dan tidak,”ketus Sembiring.

Adapun alasan tidak dicairkannya TPP, katanya, secara jelas kami tidak tau. Yang pasti,  dalam surat Kementrian Perhubungan Darat sudah menyatakan, bahwa pemerintah daerah Sumut berkewajiban membayarkan tunjangan apapun itu, melalui APBD, selagi atau sebelum keluar Surat Keterangan Pemberhentian Penggajian (SKPP).

Nah, lanjutnya, setelah SKPP keluar baru tanggungjawab Kementerian. Dengan beberapa point ketentuan dasar Dirjen mengeluarkan aturan tersebut.

“Jadi apalagi yang ditunggu Antony Sihaan tidak mencairkan TPP tersebut,”terangnya.

Jika permasalan ini tidak segera diselaikan, para pegawai mengancam segera membawa permasalah ini hingga ke Presiden. Sehingga tuntutan hak pegawai Rp3 juta perbulan tersebut segera diberikan.

“Ini sudah cukup jelas, bahwa hak kami sudah dikangkangi, karena tiga bulan hak TPP tak dicairkan,”ungkap A Sembiring. (Indra)

Tags: