Jumat, 30 September 2022

Diskusi Webinar, “Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada, Mungkinkah?”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram

DETEKSI.co – Medan, Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia bersama Jaringan Kawal Bansos dan PARA Syndicate melaksanakan diskusi Webinar yang dilakukan live via Zoom Cloud Meeting, Senin, 20 Juli 2020 pukul 11.00 hingga pukul 13.00 WIB.

Diskusi Webinar secara online tersebut menghadirkan narasumber dari beberapa lembaga yakni Muhammad Afifudin dari R Bawaslu RI, Ray Rangkuti dari Direktur Lingkar Madani, Ari Nurcahyo merupakan Pendiri Jaringan KawalBansos, Agussyah Ramadani Damanik, Ketua KPU Kota Medan, Nazir Salim Manik, Direktur Eksekutif JaDi Sumatera Utara.

Dalam diskusi tersebut membahas seputar Pandemi Covid-19, Bansos dan Pilkada, yang dibungkus menjadi satu dengan judul “Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada, Mungkinkah?”.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi saat ini memang tidak mudah. Belum ada prediksi, kapan kondisi bencana pandemi ini akan berakhir. Apalagi angka kasus positif Covid-19 di Indonesia masih saja tinggi di atas 1000 kasus, bahkan pernah melonjak di atas 2000 orang per hari. Dalam kondisi ini, pemerintah telah mengambil keputusan melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi.

Kemudian melihat berbagai potensi kemungkinan buruk dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Tentu saja, selain berkaitan dengan teknis penyelenggaran dan tahapan pilkada, potensi ancaman menurunnya kualitas pemilu bisa muncul dari hal lain. Salah satunya adalah modus politik uang, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos), baik bansos reguler maupun bansos covid-19.

Pelaksanaan UU No. 2/2020 sebagai dasar realokasi anggaran pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, sangat berpotensi terjadinya kerawanan penggunaan anggaran untuk bansos dalam rangka pilkada. Di daerah di mana petahana kembali akan berlaga, peluang situasi memanfaatkan bansos untuk keperluan pemenangan pilkada sangat terbuka.

Sejauh apa kemungkinan itu bisa terjadi, bagaimana modusnya, dapatkah itu diawasi, bagaimana peran Bawaslu untuk memastikan penyaluran bansos, baik dari APBD maupun APBN, tidak dipergunakan oleh petahana atau kepentingan politik tertentu untuk ‘merayu’ suara, seperti apa peran pengawasan dari pemerintah dan publik untuk memastikan hal ini tidak terjadi?

Bagi anda yang ingin bergabung dalam diskusi Webinar yang dilaksanakan secara online dapat mendaftarkan ke Link Pendaftaran: https://bit.ly/30e7ftg atau langsung join di ZOOM Meeting
https://parasyndicate.id/zoom
Meeting ID: 867 598 9565 dan youtube Live Streaming https://parasyndicate.id/live atau dapat menghubungi WA: +6282167121881 (Zefri).(Red/Ril)