DPR-Aceh Terkesan Abai Pembangunan Wilayah Pedalaman Aceh

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Deteksi.co-Aceh Tengah, DPR-Aceh membatalkan sepihak Proyek Multiyears Aceh mencakup beberapa ruas Jalan pedalaman Aceh,bagian wilayah Tengah, Tenggara dan Barat Selatan. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Gedung DPR setempat, Sabtu (25/7/2020). Lewat status akun FaceBook Abniran Gayo mempertegas.
Di antara proyek tersebut yaitu pembangunan dan pengawasan ruas jalan batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti, ruas jalan Jantho (Aceh Besar)-Lamno (Aceh Jaya), ruas jalan Gayo Lues-Babahrot Abdya, ruas jalan Peureulak-Lokop-Batas Galus
“DPRA inilah jalan multiyears Gayo Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat Daya. apakah tidak ada perwakilan DPRA dari daerah ini. Semoga Allah membuka hati anggota DPRA yang ada.
Ilman Pemuda wilayah Tengah mengatakan, Kebijakan politik atas pembatalan Mou proyek multiyears jelas merugikan masyarakat terpencil yang selama ini sudah temarginalkan” .
Masyarakat wilayah tengah Aceh sangat mengharapkan  agar proyek ini dapat dikaji ulang. karena masyarakat pinggiran selama ini belum tersentuh pembangunan,sangat membutuhkan terobosan akses jalan yang telah lama dinantikan.namun, harus kandas setelah dibatalkan oleh DPRA.
Pesan moral kpd ke enam anggota DPRA perwakilan wilayah tengah: Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah, Agar dapat lantang menyuarakan Aspirasi kepentingan rakyat diatas segalanya,  dengan cara merealisasikan serta mempertahankan proyek multiyears 2020-2022.
Kalau bukan ke enam perwakilan Rakyat Aceh dari wilayah tengah siapa lagi yang dapat menyampaikan keluhan,  kebutuhan pembangunan masyarakat dari wilayah tengah ini terang Ilman.
Sama halnya dengan status Win Ahim Bagi saya pribadi di Pedalaman Aceh, terutama bagi warga wilayah Tengah tenggara dan barat selatan, ini adalah bentuk ketidakberpihakan  DPR-Aceh terhadap kemaslahatan umat. DPRA Aceh Seyogyanya mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tertera dalam amanat undang-undang.
Untuk saat ini, Menyalahi aturan, cacat hukum,  dan hal lain nya yang diutarakan DPR-Aceh adalah bentuk Azaz pembenaran diri atas pembatalan Proyek Multiyears Tersebut.
Dengan segala kerendahan hati.
Kami hanya ingin pembangunan insfrastruktur ini berlangsung dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya pemerintah memastikan pembangunan di Aceh yang tepat sasaran dan berkeadilan.
Khairul Ahadian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah menyatakan sikap, Ini kerjaan DPRA. Jalan utama di batal kan, tentu kita sangat bersedih. satu sisi memang tidak ada dalam RPJMA ,dan bermasalah amdal karena berkaitan dengan hutan lindung, hutan buru dan kawasan loser .disisi lain, kawasan-kawasan pedalaman Aceh terutama Gayo yg sangat terisolir, terhambat perkembangannya. akibat  dibatalkannya proyek multiyears.
Salah satu anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah lewat Status Facebook Pribadinya,warga Net meminta Susilawati  berbagi info terkait Bpk Bardan Sahidi anggota DPR Aceh dan itu tidak salah dan Wajar karna saya dalam Rumah dan Naungan yg sama yaitu PKS, sebagai Putra Daerah hal yg mustahil Beliau tidak menginginkan Anggaran untuk Pembangunan di Dapilnya, Tentu ada Alasan kenapa harus dibatalkan dan pembatalan itu tidak serta merta terjadi hanya karna satu orang, dan tentunya Palu berbunyi karna sudah memenuhi Qorum dan ada 81 Kursi di DPRA bukan hanya Beliau.
Kenapa, “Dia”yg jadi sorotan karna dia yg berbicara.Kita jangan hanya Pokus pada bahasa”Dibatalkan”Tapi lebih pada Alasan  kenapa harus Dibatalkan dan Bagaimana Kelanjutanya,bisa jadi hari ini dibatalkan namun akan diproses kembali agar tidak berbenturan dengan Undang2.
Tonton sampai habis agar tidak menjadi fitnah,karna yg Asli lebih akurat daripada Salinan.
Harapan Abniran Gayo semoga Anggota DPRA mau merubah keputusan pada rapat berikutnya dengan memperbaiki legal prosedur.
Tambah Iman Bupati dan DPRK dari Wilayah Tengah: Kabupaten Singkil, Kab. Aceh Tengah,Kab Gayo Lues, Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tenggara agar dapat berkoordinasi dengan.PLT. Gubernur Aceh menindak lanjuti serta menggodok proyek multi years ini. untuk menyongsong aceh lebih bermartabat dan berkeadilan dimasa yang akan datang.(Pahmi).