Deteksi

Kemelut Pencemaran Danau Toba, Warga Soal Aquafarm

DETEKSI.co – Medan,  Sepertinya masih hangat soal ribut pembuangan limbah PT Aquafarm Nusantara yang mencemari Danau Toba, hingga Pemprov Sumatera Utara menyurati perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) itu agar memperbaiki pengelolaan lingkungannya dalam tempo 180 hari. Tentang bersalah tidaknya PT Aquafarm mencemari Danau Toba, Pemprovsu menunggu hasil penyelidikan polisi ketika itu.  Poldasu sendiri masih melakukan penyelidikan, dengan berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup serta saksi ahli dan pihak pihak terkait.

Hingga Kombes Pol Rony Samtana ketika itu menyampaikan kepada awak media bahwa “SOAL dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Aquafarm, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sudah turun melakukan penyelidikan. Saat ini penyidik masih melakukan pengumpulan bahan bukti keterangan (Pulbaket) terkait tudingan pencemaran lingkungan hidup,”

Dalam melakukan penyelidikan, Reskrimsus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Sumut. Selain itu, rencananya penyidik juga akan meminta keterangan saksi ahli terkait dugaan pencemaran air Danau Toba. “Saya mohon bersabar karena masih dalam penyelidikan,” penjelasanya.

Perusahaan keramba jaring apung milik Swiss itu ditengarai membagi-bagikan ikan busuk kepada masyarakat, untuk ditenggelamkan ke Danau Toba.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Agus Andrianto, saat dikonfirmasi ketika itu mengatakan ” sudah memerintahkan Ditreskrimsus untuk menyelidiki soal pencemaran tersebut” jelasnya singkat.

Sementara pada kesempatan berbeda kalangan DPRD Sumut bereaksi terkait kebijakan Gubernur Edy Rahmayadi, yang hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PT Aquafarm Nusantara, atas sejumlah pelanggaran yang ditemukan telah dilakukan perusahaan tersebut.

Bahkan Anggota DPRD Sumut, Richard Pandapotan Sidabutar, menilai kebijakan Gubsu itu sebagai langkah kompromi. Pasalnya “Surat teguran Pemprovsu ke PT AN (Aquafarm Nusantara) memberi tenggang 180 hari sebenarnya langkah kompromistis. Adakah jaminan upaya pencemaran ini tdk akan terulang lagi?” katanya menjawab pertanyaan awak media pada Selasa (5/2).

Menurut Richard, jika kejadian ini terulang lagi maka sebaiknya PT Aquafarm Nusantara diberikan sanksi yang lebih tegas yaitu pencabutan izin operasional usaha. Karena menurut Richard, Danau Toba sudah menjadi isu internasional. Dan sebaiknya ada langkah-langkah cepat untuk membenahinya.

“Jangan sampai kerusakan lingkungan air danau semakin parah. Mengenai ada dugaan pelanggaran dalam kasus ini, kita mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut pihaknya juga menyarankan, Dinas Lingkungan Hidup Sumut agar mengumumkan hasil klarifikasi/investigasi atas pelanggaran yang diduga dilakukan PT Aquafarm ke publik, sehingga duduk permasalahan ini terang benderang.

“Hal terpenting lainnya agar pemerintah pusat, provinsi dan daerah segera merealisasikan komitmennya untuk mewujudkan zero KJA (Kerambah Jaring Apung), atau perintah Perpres 81 tentang zonasi KJA,” pungkasnya.

Pernyataan berbeda dengan Richard, anggota DPRD Sumut, Nezar Djoeli, mendukung kebijakan Pemprovsu yang memberi teguran tertulis kepada PT Aquafarm Nusantara. Menurutnya, Gubsu tidak bisa langsung berinteraksi kepada PT Aquafarm, dan harus menyerahkan urusan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyurati ke kementerian atas persoalan yang terjadi.

“Sehingga bagian penindakan akan turun dan menginvestigasi terhadap persoalan yang ada dan atas temuan-temuan di lapangan. Setelah itu baru kementrian mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha atau pelanggaran sesuai UU 32/2009 untuk ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum agar segera memberikan sanksi kepada perusahaan. Jadi pada prinsipnya, secara pribadi saya mendukung kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Berdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 660/4223/Tahun 2009 tentang Daya Dukung atau Daya Tampung Danau Toba, kepada Aquafarm sudah diminta melakukan revisi terhadap dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

“Akan tetapi oleh Aquafarm belum melakukanya,” tuturnya.
Kemudian Aquafarm tidak melakukan pengolahan limbah cair pada unit produksinya di Kabupaten Serdang Pedagai. Hal ini merupakan pelanggaran.

Terhadap hasil investigasi itu, pihaknya sejauh ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Karena kasusnya sudah ditangani institusi penegak hukum. “Bersalah atau tidaknya Aquafarm, menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisan ditunggu,” ujarnya.

Namun persoalan kemelut Aqua Farm seolah berlalu sesuai bergulirnya waktu. Padahal sudah banyak mengecewakan petani keramba tradisional di seputaran danau toba yang terkena imbasnya oleh kelakuan aqua farm tersebut.

Menurut penjelasan salah seorang pelaku petani keramba ikan tradisional danau toba kepada awak media via phon wa 0852 6213 XXXX pada Kamis (9/6/2021) pukul 21’05 Wib mengatakan ” seharusnya pemerintah bertindak adil, kalau keramba milik petani kecil yang ada di danau toba dilarang kenapa milik perusahaan hingga sekarang seperti aqua farm masih beroperasi di danau toba.” kata Toni

Bahkan sekarang muncul isu soal buruknya kualitas air danau toba yang diduga dikotori oleh limbah PT TPL yang mana pada akhir akhir ini terjadi aksi yang menyerang perusahaan kertas itu. Yang jelas kami masyarakat kecil ini bingung, mana yang salah dan mana yang benar. Pemerintah dalam hal ini memperhatikan kepentingan masyarakat kecil apa pihak yang kaya, katanya singkat. (sby)

Admin

Read Previous

Pemuda Muhammadiyah Aceh: Selama Proses Migrasi, BSI harus Terbuka

Read Next

Terima Kunjungan Bupati Aceh Timur, Wali Kota Medan Berbagi Informasi Tentang Wisata Kuliner

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *