DETEKSI.co-LAMPUNG – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mesuji, Parsuki, S.Hi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).
Rakornas yang diprakarsai Kementerian Dalam Negeri tersebut mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”. Agenda ini bertujuan mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan peran sektor swasta dalam pembangunan daerah.
Kegiatan dihadiri para gubernur se-Indonesia, pimpinan DPRD, kepala daerah, perwakilan Kadin, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya daerah menciptakan iklim investasi yang sederhana, tidak berbelit, dan ramah bagi pelaku usaha. Ia juga menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah pada transfer dana pemerintah pusat. “Daerah harus berani menggali potensi PAD dan melibatkan sektor swasta agar lebih mandiri secara finansial,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Mesuji, Parsuki, menekankan perlunya perubahan pola pikir di tingkat daerah. “Kunci kemajuan adalah menghidupkan sektor swasta. Jika swasta kuat, PAD meningkat, lapangan kerja bertambah, dan kemiskinan berkurang,” ucap politisi Partai Golkar tersebut.
Parsuki juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif (ekraf). Menurutnya, sektor ekraf merupakan salah satu garda terdepan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. “Daerah harus memberikan kemudahan perizinan agar ekraf dapat tumbuh lebih cepat,” tambahnya.
Selain itu, ia menyoroti soal efisiensi anggaran daerah. “Efisiensi harus dilakukan serius. Bukan hanya memangkas program yang ada, tetapi juga perlu kreativitas dalam pengelolaan,” pungkasnya.
Rakornas turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum Kadin Pusat, serta beberapa pakar lainnya. (Yusri)
