Deteksi

Terkait Konflik Sosial Natumingka, Pihak PT TPL Buka Suara

DETEKSI.co – Medan, Konflik sosial antara masyarakat Natumingka dengan pihak PT Toba Pulb Lestari (TPL) yang terjadi belakangan ini, menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya telah keluar statement statement dari berbagai pihak hingga meminta penutupan operasional perusahaan yang berskala nasional tersebut.

Banyak pertanyaan yang berkecamuk di kalangan pemerhati kemajuan pembangunan daerah khususnya Sumatera Utara. Namun demikian tidak sedikit pula pihak yang mendukung atas statement penutupan operasional PT TPL.

Menyikapi hal ini Pdt Langsung Sitorus, salah satu tokoh masyarakat Sumatera Utara kepada awak media beberapa waktu lalu terkait konflik sosial di Natumingka mengatakan ” tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, mengenai konflik sosial di Natumingka sebetulnya bisa di mediasi oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan kepentingan keberatan masyarakat juga bisa di bawa ke perjanjian yang tidak merugikan kedua belah pihak antara masyarakat dengan PT TPL. Banyak hal yang bisa dilakukan seperti perjanjian mekanisme penanaman, pemeliharaan dan pemanenan eucalyptus. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin dalam hal ini.” katanya.

Menyikapi konflik sosial Natumingka yang terus bergulir belakangan inj, akhirnya pihak PT Toba Pulb Lestari (TPL) melalui Humasnya ” Dedy Armaya ” kepada awak media pada Rabu (9/6/2021) di Medan mengatakan ” mengenai statement penutupan yang di sampaikan oleh mereka itu hak mereka karena mereka mempunyai kapasitas untuk itu. Ketidak puasan oleh kelompok masyarakat itu juga hak mereka, namun perlu saya jelaskan bahwa kami tidak pernah merambah tanah adat untuk kepentingan perusahaan. Kami memiliki legalitas wilayah yang di berikan perintah ke perusahaan dan itu hanya 40% saja yang kami gunakan. Maka sangatlah tidak masuk akal apabila kami merambah tanah adat mereka sementara tanah perusahaan yang belum di manfaatkan saja masih banyak.” katanya.

Lebih lanjut Dedy Armaya menjelaskan ” setelah hasil tim audit independen yang di bentuk pemerintah menyatakan bahwa pihak lembaga/yayasan (yang tak disebut namanya) dinyatakan tidak mampu menggunakan dana kompensasi yang jumlahnya 1% dari hasil penjualan itu, selanjutnya mulai terhitung tahun 2017 hingga sekarang dana kompensasi tersebut di kelola langsung oleh perusahaan.” tambahnya.

Dedy juga menjelaskan bahwa karyawan PT TPL ada 6.000 orang tenaga kerja dan 1.000 orang karyawan, 90 % putra daerah. Kemudian dari dana pengelolaan kompensasi itu telah terbentuk puluhan UMKM, Kelompok Tani, Adat, Agama dan masih banyak lagi yang tentu saja sebagian besar menyerap tenaga kerja. Bahkan setiap kegiatan selalu kita laporkan ke Kementerian terkait, sebagai bentuk laporan tanggung jawab sosial kepada pemerintah.

” marilah kita mencoba untuk berfikir jernih dalam menanggapi berbagai konflik yang timbul belakangan ini. Bahkan kalau dilihat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari PT TPL ke danau Toba sangatlah tidak mungkin disamping jaraknya yang hampir 9 km juga elevasinya tidak memungkinkan.” pungkasnya. (sby)

Admin

Read Previous

Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi Serentak di Bangkalan

Read Next

Sembunyikan Sabu dalam Dubur, Divonis 11 Tahun Penjara

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *