DETEKSI.co – Nganjuk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat, berupa penerapan Smartcard di Terminal Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk.
Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si yang meluncurkan program tersebut. Program tersebut dikhususkan bagi penggunaan layanan bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Bahkan, Terminal Anjuk Ladang menjadi terminal Tipe B pertama yang menerapkan layanan tersebut.
Dalam sambutannya Gubernur Khofifah menjelaskan, inovasi tersebut sengaja digagas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur.
Tujuannya untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di era digital yang terus berkembang, dengan akselerasi tinggi melalui inovasi berbasis teknologi informasi.
“Selain itu, sebagai upaya penunjang optimalisasi kinerja angkutan jalan di Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini kita resmikan bersama penggunaan Smartcard dan cashless transaction bis AKDP di Terminal Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Hal ini menjadikan Terminal Anjuk Ladang, terminal tipe B pertama di Indonesia yang menggunakan transformasi digitalisasi sistem,” tutur Gubernur Khofifah, pada wartawan, Rabu (29/9/2021).
Mantan menteri sosial ini menjelaskan, transformasi digital bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan sistem uang elektronik. Terutama sebagai proses transaksi di semua sektor. “Seperti untuk mengetahui tarif bis, jam keberangkatan, tujuan dan jumlah penumpang dalam bis AKDP,” tambahnya.
Untuk itu, Gubernur Khofifah berharap kepada semua pihak yang terkait untuk terus melakukan inovasi-inovasi dan perluasan layanan kepada masyarakat. Teruma dalam tranformasi angkutan jalan di Jawa Timur. “Hal ini sebagai bentuk koneksivitas di antara satu daerah dengan daerah yang lain,” lanjutnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi D DPRD Jatim Guntur Wahono dan Masduki. Kemuduan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Drs. Nyono, ST, MT. Termasuk jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nganjuk, dan pimpinan (OPD) Organisasi Perangkat Daerah. (ISK)
