
Kaprodi STIH Graha Kirana Resmi Membuka Praktik Peradilan Semu
DETEKSI.co-Medan, Kepala Program Studi (Kaprodi) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Graha Kirana Medan, Maya Puspita Ningrum S.H, M.H resmi membuka Praktik Peradilan Semu (PPS), di

DETEKSI.co-Medan, Kepala Program Studi (Kaprodi) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Graha Kirana Medan, Maya Puspita Ningrum S.H, M.H resmi membuka Praktik Peradilan Semu (PPS), di

DETEKSI.co – Medan, Anggota Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polrestabes Medan berhasil mengungkap jaringan narkotika jenis ganja sebanyak 1 Ton (1,338 kg) jaringan antar Provinsi. Petugas

DETEKSI.co-Jakarta, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Jokowi dan delegasi terbatas, Selasa (13/12/2022) pagi, bertolak menuju Brussel, Belgia dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat

DETEKSI.co-Medan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho menyambut baik kunjungan Staf Khusus Wapres Muhammad Nasir beserta rombongan, yang membahas Reformasi Birokrasi

DETEKSI.co-Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa

DETEKSI.co-Jakarta, Anggota Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pemerintah dan DPR mencabut demokrasi melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ninik menilai RKUHP masih mengandung banyak

DETEKSI.co-Medan, Pelarian Apin BK menyandang gelar bos judi online akhirnya ditangkap di Malaysia, Dewan Pengawas (Dewas) Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH),

DETEKSI.co – Asahan, Keberadaan dan aktifitas Karaoke KASIH yang berlokasi di Kompleks Perumahan DL Sitorus, jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran, mengundang kecaman keras dari berbagai

DETEKSI.co-Medan, Sebanyak 112 ribu warga Sumatera Utara (Sumut) mendapat sertifikat tanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jumlah tersebut bagian dari 1,5 juta sertifikat tanah yang

DETEKSI.co-Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendukung upaya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menyertifikasi secara spesifik pengusaha-pengusaha di Indonesia. Tujuannya menghambat perusahaan yang mengerjakan