Deteksi.co – Jakarta, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Darma Wijaya yang juga sebagai Koordinator wilayah Sumatera Utara (Sumut) Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Rabu (24/8/2022) menghadiri acara Apkasi Procurement Network (APN) 2022 Expo and Forum yang digelar di Jakarta Internasional Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta.
Perhelatan yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusung tema Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri dan berlangsung pada tanggal 23-27 Agustus 2022.
Adapun Produk yang dimaksud adalah produk UMKM dan koperasi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu, APN 2022 juga bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan serapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa produk UMKM dan koperasi.
Mengawali sambutannya saat membuka acara, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan poin penting diantaranya memberikan arahan kepada beberapa Penjabat (Pj) Kepala Daerah (KDh) yang baru dilantik untuk mendaftarkan produk UMKM dan koperasi dalam e-katalog lokal Lembaga Kebijakan Pengadaan barang jasa Pemerintah (LKPP) produk dalam negeri dalam belanja APBD. Jika hal tersebut tidak diakomodir oleh Pj KDh maka akan dievaluasi, tegasnya.
Mendagri menjelaskan jika dunia ini laksana anarki, yaitu terjadinya ketidakteraturan karena tidak ada suatu kekuatan memaksa yang mengatur, sehingga terjadi ketidakteraturan. Dunia anarki karena tidak ada raja dunia dan juga tidak ada presiden dunia. Karena tidak ada satu kekuatan yang memaksa dan mengatur maka terjadilah dominasi dalam pertarungan dunia. Pola pertarungan dunia yaitu realisme (negara sebagai aktor tunggal), liberalisme (munculnya non state actor) dan konstruktivisme (adanya norma-norma yang mengatur state dan non state aktor)
“Oleh karenanya, Indonesia harus menuju negara dominan, menjadi cita-cita karena mempunyai SDA dan SDM yang cukup besar dan banyak. Selain itu, wilayah Indonesia juga menjadi kekuatan karena wilayahnya cukup luas. Jadi kata kuncinya adalah stabilitas ekonomi harus terwujud sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang dominan. Selain stabilitas ekonomi kita juga harus bangga menggunakan produk dalam negeri. Karena penggunaan produksi dalam negeri membuat bangsa kita akan menjadi kuat,” ujarnya.
Mendagri menyebut jika kita perlu upaya lain yaitu self dependent berarti kita harus mandiri, jangan ketergantungan dengan negara lain. Dengan demikian penggunaan produk dalam negeri menjadi penopang yang kuat untuk kemandirian tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi juga sejalan dengan hal tersebut yaitu, daerah dalam APBD nya harus 40 persen ekatalog itu adalah pruduksi dalam negeri yaitu UMKM dan koperasi.
Menurut mantan Kapolri ini bahwa UMKM merupakan sektor riil penopang perekonomian di Indonesia. Perlu dikembangkan untuk kestabilan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Perlu dukungan KDh dan pengusaha di daerah khususnya dalam mendaftarkan usaha UMKM dan koperasi itu ke dalam e-katalog lokal LKPP, ujarnya sembari menambahkan jika Kamar dagang dan industri (Kadin) perlu diberdayakan dan bekerja masif dari bawah (buttum up) sedangkan pemda atau kepala daerah campur tangan dari atas secara top down.
“Kepada seluruh Bupati dan peserta yang hadir, agar optimis dalam mendaftarkan produk UMKM dan koperasinya ke dalam e-katalog lokal LKPP dalam rangka gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi, Sutan Kerajaan Bupati Darmasraya dalam laporannya mengutarakan bahwa kegiatan ini menindaklanjuti arahan Presiden terhadap UMKM agar masuk dalam ekosistem digital dan pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-katalog. “ Sudah lebih dari 7 juta UMKM yang masuk dalam ekosistem digital di Indonesia,” cetusnya.
Kepala LKPP RI H Azwar Anas yang didaulat sebagai keynote speach menyampaikan hal yang paling penting bagaimana produk lokal masuk dalam e-katalog lokal pengadaan barang jasa pemerintah. Ia merinci, saat ini sudah 342 ribu produk UMKM dan koperasi yang masuk dalam e-katalog.
E-katalog lokal, lanjutnya lagi, sudah dipermudah hanya tinggal 2 tahap saja dari 9 tahap yang dipersyaratkan dalam e-katalog LKPP. Terpenting adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
“ Saat ini sudah ada 474 Pemda yang sudah tayang produk di e-katalog. 347 Pemda belum tayang produk e-katalog. Harus buat etalase di e-katalog. Jika daerah belum jelas dan paham serta terkendala memasukkan atau mendaftar produk UMKM dan koperasi-nya dalam e-katalog LKPP, disarankan agar terus berkordinasi dengan LKPP RI,” tandasnya.
Bupati Sergai Beri Apresiasi
Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan peninjauan expo. Bupati Sergai H Darma Wijaya yang hadir didampingi Asisten Ekbangsos Nasrul Azis Siregar, Kadis Pendidikan Suwanto Nasution, Kadis Kominfo H Akmal, Kadis Kesehatan Selamet Hartono, Kadis Perindag, Roy CP Pane, Kadis PUPR, Johan Sinaga dan Kabag PBJ/LPSE Tri Budi Utama serta mewakili Direktur RS Sultan Sulaiman, memberikan apresiasi sekaligus mengemukakan jika kegiatan ini rutin digelar dengan tujuan untuk mendukung program Pemerintah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, katanya.
“ Tentunya sangat bermanfaat bagi daerah dalam memasukkan produk UMKM dan koperasi-nya dan ikutserta dalam ekosistem digitalisasi yaitu e-katalog lokal LKPP RI,” kata Bang Wiwik sapaan akrabnya.
Sebagai Koordinator Apkasi wilayah Sumut, Ia pun optimis Sergai bisa mendaftarkan produk UMKM dan koperasi ke dalam e-katalog lokal sebanyak mungkin. Hal ini tentu sangat mendukung arahan Presiden yang bangga menggunakan produk dalam negeri terwujud dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat lebih baik lagi, tandasnya. (Bd24)
