Ratusan warga dari berbagai desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menggelar demonstrasi di depan kantor Inspektorat Tapteng (sebelah kiri) dan Kepala Inspektorat Tapteng, Mus Mulyadi Malau (sebelah kanan). (DETEKSI.co/Ist)
DETEKSI.co – Tapteng, Ratusan warga dari berbagai desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menggelar demonstrasi di depan kantor Inspektorat Tapteng pada Kamis (3/7/2025).
Mereka menuntut pencopotan Kepala Inspektorat Tapteng, Mus Mulyadi Malau, yang dianggap lamban dalam menangani laporan dugaan korupsi dana desa. Aksi ini diwarnai ketegangan, dengan massa yang sempat bersitegang dengan petugas keamanan sebelum akhirnya perwakilan mereka diterima untuk berdialog.
Massa, yang tergabung dalam Forum Peduli Anti Korupsi Tapanuli Tengah (FPAK-Tapteng) dan Aliansi Masyarakat Peduli Dana Desa, dipimpin oleh Maslan Simanjuntak (Ketua) dan Asber Malau (Koordinator Lapangan), serta Muliater Tarihoran, awalnya menuju ke Kantor DPRD Tapteng.
Namun sejumlah utusan massa melakukan pemeriksaan di kantornya, tidak satu pun Anggota maupun Pimpin DPRD yang ada di ruangan.
Sehingga maasa akhir nya bergerak menuju Kantor Inspekturat Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mendapatkan pengawalan dari Pihak Kepolisian dan Satpol PP Tapteng.
Mereka menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kinerja Inspektorat, antara lain, pertama, lambannya proses pengaduan laporan dugaan penyelewengan dana desa dari beberapa desa, termasuk Pasar Sorkam (Kecamatan Sorkam Barat), Pardamean (Kecamatan Sorkam Induk), dan Bottot (Kecamatan Sorkam Induk), tidak ditindaklanjuti secara memadai.
kedua, pemeriksaan yang tidak komprehensif, pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat terhadap beberapa desa, seperti Siantar Ca (Kecamatan Sosor Gadong), Gontingmahe (Kecamatan Sorkam Induk), Po Simargarap (Kecamatan Pasaributobing), dan Sipakpahi (Kecamatan Pasaributobing), hanya berfokus pada dua tahun anggaran, tidak sesuai dengan laporan masyarakat. Dugaan intervensi dan intimidasi juga dilayangkan terhadap masyarakat.
Ketiga, ketidakjelasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), hingga saat ini, LHP belum dikeluarkan untuk beberapa desa yang telah diperiksa, termasuk Desa Pelita, Po Simargarap, Hiteurat, Sihapas, Sugasuga Hutagodang, Makmur, dan Suka Maju.
Para demonstran juga mendesak agar Inspektorat menonaktifkan sejumlah kepala desa yang diduga terlibat korupsi dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Mereka menilai kinerja Inspektorat tidak sejalan dengan upaya Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, dalam menyelamatkan keuangan negara. Kekecewaan juga diungkapkan atas sikap Kepala Inspektorat yang dianggap arogan dan terkesan menghambat proses penegakan hukum.
Dalam orasinya, Asber Malau menegaskan tuntutan agar LHP segera dikeluarkan dan kepala desa yang belum mengembalikan kerugian negara diproses secara hukum. Maslan Simanjuntak menambahkan tuntutan agar Mus Mulyadi Malau mundur dari jabatannya.
Situasi sempat memanas ketika Kepala Inspektorat, yang awalnya tidak berada di tempat, akhirnya menemui para demonstran.
Setelah penjelasan singkat dan perwakilan masyarakat diterima untuk berdialog di dalam kantor, demonstrasi berakhirnya membubarkan diri kembali ke tempat mereka berkumpul sejak pagi. (Job Purba)
