DETEKSI.co-Batam, DPRD Kota Batam menekan manajemen PT ASL Shipyard Indonesia untuk membuka secara terang penyebab kebakaran kapal tanker MT Federal II di galangan mereka, Batu Aji. Insiden yang menewaskan 13 pekerja dan melukai 18 lainnya itu menjadi salah satu tragedi industri terbesar di Batam sepanjang 2025.
Desakan kepada manajemen PT ASL itu disampaikan DPRD Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (28/10/2025). Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, dan dihadiri lintas komisi.
Dalam pembukaannya, Aweng menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya para pekerja dan menegaskan komitmen DPRD untuk mengusut tuntas penyebab ledakan di kapal tersebut. “Kami ingin mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Ini tragedi besar yang tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.
Sementara itu, General Manager PT ASL Shipyard Indonesia, Audri Kosasih, menyampaikan pihaknya telah bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap penyebab kebakaran. “Seluruh hak korban sudah kami penuhi, mulai dari biaya pemakaman, pemulangan jenazah, hingga kebutuhan keluarga korban di rumah sakit. Semua ditanggung perusahaan,” kata Audri.
Ia menambahkan, dari sepuluh korban pertama yang meninggal, delapan jenazah telah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Namun, hasil resmi investigasi dari aparat masih menunggu proses penyelidikan lebih lanjut.
Dari sisi pemerintah provinsi, Kadisnakertrans Kepri, Diky Wijaya, mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk pembayaran gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Batam. “Kalau gaji saja di bawah UMK, bisa dipastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga belum optimal,” tegasnya.
Menurut Diky, kejadian berulang di lokasi dan kapal yang sama merupakan sinyal lemahnya pengawasan terhadap keselamatan kerja. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh sebelum pekerjaan dilanjutkan. “Pastikan kapal benar-benar bersih dari sisa minyak dan lengkapi pekerja dengan detektor titik api,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardianto, menyoroti lemahnya pengawasan internal di perusahaan yang dua kali mengalami kejadian serupa. “Ini bukan lagi kecelakaan biasa. DPRD punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan tragedi seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Budi menegaskan, DPRD akan menggunakan fungsi pengawasannya secara menyeluruh dan meminta PT ASL menjabarkan secara rinci kronologi kejadian, penanganan korban, serta langkah pencegahan ke depan. “Jangan hanya bicara global. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tambahnya.
Aweng menegaskan bahwa Batam tetap mendukung investasi, namun aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama setiap perusahaan. “Kami mendukung investor, tapi keselamatan dan nyawa manusia jauh lebih berharga,” tegasnya.
Hingga pukul 15.15 WIB, RDP masih berlangsung. Sejumlah anggota DPRD terus memberikan tanggapan dan mendesak pihak perusahaan menjelaskan penerapan standar keselamatan kerja sesuai SOP dan regulasi K3. (Hendra S)
