DETEKSI.co-Dairi, Anggota DPRD Kabupaten Dairi fraksi PDI Perjuangan, Henra Tambunan, mempertanyakan komitmen Bupati, Eddy Kelleng Ate Berutu dalam mensejahterakan masyarakat. Menurutnya, ‘Perubahan Menuju Dairi Unggul’, jangan sebatas jargon.
Hal itu disampaikan Henra menanggapi kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Siempatnempu Hilir, khususnya jalan utama dari Desa Simungun hingga Lae Itam yang dikeluhkan masyarakat.
Jalur dimaksud diperkirakan hanya belasan kilometer namun harus dicapai dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan menggunakan kenderaan, akibat kondisi lintasan yang sudah ‘babak belur’.
Henra menyebut, miris mendapat info bahwa badan jalan di depan kantor Camat Siempatnempu Hilir di Desa Sopobutar juga dibiarkan putus. Padahal area dimaksud merupakan wajah kecamatan sekaligus cermin pemerintahan.
Legislator muda itu mendorong Bupati Dairi melakukan kunjungan kerja ke daerah itu. Jangan intens hanya ke kecamatan tertentu.
“Mestinya Bupati berlaku adil terhadap masyarakat dengan mengunjungi wilayah kerja, sehingga kondisi riil dan keluh-kesah warga akan diketahui”, tandasnya.
Kecamatan Siempatnempu Hilir merupakan tanah subur dengan beragam komoditas dan warga masyarakat memiliki etos kerja cukup tinggi. Namun, infrastruktur yang buruk mengakibatkan harga jual produksi menurun.
Henra membenarkan, memang ada pengaspalan hotmix ke jalur itu. Namun volume kegiatan masih jauh dari harapan dan kebutuhan.
Selain jalur menghubungkan Desa Simungun-Lae Itam, Jalan menghubungkan Pardomuan ke wilayah Desa Lae Luhung-Lae Haporas hingga Sinar Pagi Kecamatan Tanah Pinem juga luluh lantak.
Seperti diwartakan sebelumnya, pada akses tersebut terdapat titik longsor berukuran cukup besar. Lebih dari separoh badan jalan ambles tergerus longsor hingga panjang puluhan meter. Kondisi sedemikian telah berlangsung menahun.
Namun info diperoleh, untuk titik longsor dimaksud, segera akan dilakukan pembenahan. Dua titik longsor pada area berdekatan yakni sekitar Pasar pardomuan dan Simpang Pardomuan- Lae Luhung akan ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2021. Alokasi anggaran untuk kedua titik masing-masing Rp200 juta. (NGL/Ulak)
