DETEKSI.co-Dairi, Ratusan warga menamakan diri ‘Gerakan Solidaritas Dairi Tanpa Kekerasan’ (GERTAK), berunjukrasa ke DPRD Dairi, Kantor Bupati dan Polres Dairi, mendesak Pemkab Dairi memberi perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, serta mendesak aparat penegak hukum untuk menindak oknum pelaku tindak kekerasan, Rabu (9/10/2024).
Massa merupakan gabungan berbagai elemen dan lintas organisasi seperti PETRASA, YDPK, PESADA, GMNI, KOHATI, PMII APUK DAIRI, HIMPADA, PPND, PPID, GMDM, PPODA, BKPRMI, PPDI.
Dalam orasinya, pengunjukrasa menyebut Dairi sedang tidak baik -baik saja, Dairi sudah tidak aman untuk anak dan perempuan. Dalam kurun 1 bulan, setidaknya 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencuat, diantaranya penyandang disabilitas turut menjadi korban.
Kondisi tersebut menjadi ancaman tehadap rasa aman anak dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama pihak korban dan keluarga.
Perempuan butuh perlindungan, kami butuh pemerintah yang memiliki komitmen dan kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak”, sebut orator Dormaida Sihotang.
Di DPRD pengunjukrasa mendorong adanya regulasi untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, juga meminta agar segala kebijakan tidak diskriminatif terhadap perempuan.
Selain itu, DPRD juga diharapkan ikut mendorong pengungkapan kasus kekerasan seksual, dan menjadikan isu kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai isu yang disuarakan dalam kegiatan reses di Dapil.
Di depan gedung dewan, pengunjukrasa ditemui ketua DPRD Sabam Sibarani yang berjanji akan turut mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sedang berproses secara hukum.
Didesak pengunjukrasa langkah konkrit yang akan diambil DPRD, Sabam menyebut pihaknya akan mendorong dan berkoordinasi dengan jajaran penegak hukum.
Dari DPRD, massa juga menyuarakan tuntutan serupa di depan kantor Bupati Dairi. Aspirasi diterima Pj. Sekda Jhony Hutasoit.
Pj Sekda mengatakan, terhadap korban kekerasan, Pemkab Dairi melalui OPD teknis telah melakukan pendampingan dan terapi psikologi.
Sebagai bagian dari upaya meminimalisir dan pencegahan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk ke Sekolah-sekolah terus ditingkatkan.
Dari kantor Bupati, massa kemudian bergerak dan berorasi di Mapolres Dairi.
Dalam pernyataan sikap, massa GERTAK mengatakan, ditengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, terjadi upaya dari para tersangk untuk melakukan perdamaian kepada pihak korban, tujuannya agar proses hukum tidak berlanjut.
Penangguhan penahan oleh penyidik dinilai sangat bertentangan dengan komitmen Polri yang saat ini menjadikan isu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai perhatian dan prioritas dalam upaya reformasi Polri.
Sekaitan itu, mereka mendesak Polres Dairi untuk melakukan penahanan kembali para tersangka dan berharap Polres Dairi bersikap objektif dan professional dalam menangani perkara.(NGL)
