DETEKSI.co-Langkat, Calon wakil Bupati Langkat nomor urut 02 Adli Tama Hidayat Sembiring melakukan silahturahmi dan tatap muka dengan kelompok senam lansia, pra lansia, dan kelompok kosmetik, bertempat di dusun 1, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Minggu (27/10/2024).
Perwakilan kelompok senam lansia/pra lansia dan penggiat kosmetik Misri, dihadapan Adli Tama Sembiring menyampaikan keluhan terkait infrastruktur jalan utama dari simpang tanjung kasih menuju kecamatan Kutambaru yang berjarak sekitar 10 Km, kemudian masalah pendidikan diantaranya belum adanya SMP negeri di Kecamatan Kutambaru, dan pungutan liar yang terjadi di SMA Negeri Kutambaru dengan dalil uang SPP.
“Kami mohon jika nanti pak Iskandar Sugito – Adli Tama Hidayat Sembiring jika diamanahkan oleh masyarakat menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Langkat untuk memperhatikan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan di Kecamatan Kutambaru, kami merasa terkesan dianak tirikan oleh pemerintah Kabupaten Langkat,” ujarnya.
Supendi warga desa Rampah menyampaikan, “Mohon juga nantinya Bapak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Iskandar Sugito-Adli Tama Sembiring untuk lebih memperhatikan infrastruktur jalan yang ada di desa Rampah. Infrastruktur jalan di Desa Rampah merupakan jalan lingkar menghubungkan tiga desa di Kecamatan Kutambaru, yaitu desa Rampah, desa Kutambaru, dan Desa Namoteras. Desa Rampah juga memiliki wisata air terjun, “kata Supendi.
Menanggapi hal terkait infrastruktur jalan, pembangunan SMP Negeri, Adli Tama Sembiring mengatakan, Insyaallah jika kami terpilih, saya beserta instansi terkait di pemerintahan Kabupaten Langkat akan turun langsung ke masing-masing desa bertemu dengan masyarakat agar dapat mendengarkan langsung keluhan masyarakat, apakah cukup di alokasikan dalam anggaran, “kata Adli.
Kemudian, terkait kutipan di SMA Negeri Kutambaru, apakah kutipan dengan dalil SPP tersebut untuk menggaji guru honorer atau untuk kepentingan lain, saya minta catatannya.
Diakui Adli Tama Sembiring di masing-masing sekolah Negeri, baik itu tingkat SMP hingga SMA Negeri lebih banyak guru honorer dari pada guru yang berstatus PNS.
“Sangat disayangkan jika Sekolah yang berstatus Negeri dikutip lagi dana yang dibebankan oleh siswa-siswi” ucapnya.
Untuk itu, jika kami dipercaya oleh masyarakat salah satu program utama untuk pendidikan yaitu meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Kita ketahui gaji honorer sekitar Rp 300 ribu/bulan diterima per triwulan, “ungkapnya.
“Untuk itu, dibidang pendidikan, gaji guru honorer jangan lagi dibebankan oleh siswa-siswi. Para siswa-siswi cukup konsentrasi belajar, karena siswa-siswi adalah penerus bangsa. Bagaimana kita ingin menciptakan generasi penerus bangsa yang intelektual jika belajar sudah dibebankan untuk menggaji guru honorer, seharusnya pemerintah hadir untuk memikirkan nasib guru, khususnya para honorer, tegas Adli Tama Sembiring.(Tim)
