DETEKSI.co – Nias Selatan, Disela-sela kesibukannya, Anggota DPRD Komisi I dari Dapil V (Lima) Nurlim Loi menerima aksi unjuk rasa GMKI Cabang Teluk Dalam terkait penolakan kebijakan Pemerintah dalam menaikan harga BBM, di Jl. Saonigeho KM 3, Jumat (9/9/2022).
“Memang benar, tadi saya menerima kedatangan adek-adek dari GMKI yang ingin melakukan audiensi ke lembaga DPRD Kabupaten Nias Selatan, namun seperti yang disampaikan kepada peserta audiens oleh saudara Sekretaris DPRD, bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD untuk hari ini dan besok sedang melakukan kegiatan diluar gedung melakukan monitoring lapangan. Namun ketika di informasikan ke saya bahwa ada yang melakukan audiens terkait dengan kenaikan BBM, maka saya memberi waktu sebisa mungkin untuk menerima adek-adek GMKI Cabang Teluk Dalam sebagai bentuk kebersamaan dan sekaligus sebagai wakil rakyat yang salah satunya merasakan dampak dari kenaikan harga BBM terlebih masyarakat Nias Selatan”, ucap Nurlim kepada beberapa awak media.
Beberapa pernyataan sikap GMKI atas kebijakan pemerintah menaikan BBM yang disampaikan oleh salah seorang perwakilan GMKI, diantaranya: pertama, meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi; kedua, meminta pemerintah mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi; ketiga, meminta pemerintah segera merealisasikan Perpres Nomor 55 tahun 2019; keempat, meminta pemerintah memangkas anggaran belanja yang tidak berdampak pada rakyat kecil; kelima meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak.
Menanggapi sikap Pernyataan yang disampaikan, Nurlim Loi menyampaikan secara pribadi bahwa perlu diluruskan kepada adek-adek GMKI dan khalayak masyarakat, bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan bukan tidak tidak ingin menerima audiensi dimaksud atau tidak merasa terbeban akan kondisi yang dirasakan masyarakan saat ini, namun karena sebab monitoring lapangan adalah salah satu bentuk tugas yang dilakukan diluar gedung DPRD, maka sesuatu yang wajar apabila para wakil rakyat tidak sedang berada dikantor.
“Sebagai ketua DPD PSI, saya ingin menyampaikan bahwa Kenaikan BBM apabila dijadikan Pemerintah menjadi pilihan terakhir dalam menekan inflasi dengan tujuan untuk menekan angka kemiskinan dengan upaya kebijakan menambah BLT bagi kelompok rentan miskin atau miskin sebagai upaya pemerintah menetralisir kebijakan yang dilakukan, saya rasa perlu dilakukan pengkajian ulang. Karena kebijakan seperti ini sebenarnya kurang tepat, bahkan mempersulit perekonomian dilingkungan masyarakat”, tuturnya.
Misalkan diambil contoh, apabila harga BBM akan naik maka secara otomatis bahan pokok dan pangan lainnya juga akan berpengaruh naiknya sehingga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Sementara penambahan BLT terkadang pemberiannya tidak tepat sasaran, apabila kita berkaca dengan pemberian BLT sebelumnya, jika lengah dalam melakukan pengawasan maka kemungkinan ada oknum – oknum yang seyogianya tidak layak menerima BLT sesuai dengan ketentuan justru bisa mendapatkan BLT dimaksud.
Pertanyaannya, apakah dengan adanya penambahan BLT ini benar–benar menekan inflasi atau sebaliknya? mari kita kembalikan kepada pemangku kepentingan.
“Apapun yang disampaikan hari ini akan saya teruskan kepada Pimpinan dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepemerintahan yang lebih tinggi secara berjenjang dan pastinya sesuai dengan aturan yang ada”, katanyanya.
Jika memang, langkah terakhir ini yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat adalah menyesuaikan harga BBM subsidi, walau secara pribadi saya kurang sependapat dengan itu, maka diminta juga kepada pemerintah pusat mengkaji ulang pemberian penghasilan kepada pekerja negeri maupun swasta untuk menyesuaikan pendapatan yang diperoleh. Karena jika berpatokan pada penghasilan yang sekarang terlebih di masyarkat kita yang penghasilannya masih dibawah UMR, maka persoalan inilah yang memberatkan mereka ? Seharusnya jika ada kebijakan yang diambil maka perlu ada solusi lain tanpa memberi gejolak ditengah-tengah masyarakat, tutup Nurlim Loi. (HL)
