DETEKSI.co-Jakarta, Presiden Prabowo Subianto, resmi meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan dengan Inpres itu dapat menjadi pedoman pemerintah dengan Perum Bulog agar dapat menyerap hasil panen petani lokal secara maksimal.
Selain itu, dengan adanya Inpres tersebut, menjadi instrumen pelindung untuk mendorong penyerapan dapat tercapai sesuai target penugasan yang telah ditetapkan dan makin memperkuat langkah pemerintah dalam mengelola stok CBP.
“Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi, produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita,” ucap Arief, dalam keterangan resminya, Kamis (10/4/2025).
Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton. Sementara pemerintah melalui Bulog menyerap hasil panen petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (kg) untuk GKP dengan segala kualitas di tingkat petani.
Dia menjelaskan pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog berdasar penugasan Badan Pangan Nasional yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.
Nantinya, dalam hal penyaluran CBP diperuntukkan tidak hanya untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), tetapi juga bantuan pangan, dan tanggap darurat bencana, serta keperluan lain berdasar rapat koordinasi bidang pangan. Misalnya, untuk program makan bergizi gratis hingga bantuan pangan luar negeri.
“Kalau instruksi untuk kami di Badan Pangan Nasional, meliputi menghitung kebutuhan anggaran dan memberi penugasan ke Bulog untuk penyelenggaraan CBP. Lalu, menyusun struktur biaya HPP dan menetapkannya serta petunjuk teknis pengadaan gabah/beras dalam negeri untuk CBP. Kompensasi dan margin penugasan yang wajar juga kami koordinasikan bersama Kemenkeu,” papar Arief.
Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, stok CBP yang memadai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Stok CBP dapat dipergunakan pemerintah tatkala terjadi fluktuasi harga di pasar atau stimulus bantuan ke masyarakat berpendapatan rendah.
“Kecukupan stok beras yang ada di Bulog itulah yang menopang stabilitas pasokan dan harga pangan, sebab dengan stok yang ada dan cukup, dapat dilakukan berbagai intervensi stabilisasi pangan seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras. Impaknya bisa kita lihat bahwa inflasi terjaga hingga hari ini,” ujar Arief.
Berdasarkan data yang baru dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, tingkat inflasi beras pada Maret 2025 berada di tren yang cukup positif, yakni di angka 0,55 persen. Sementara inflasi beras di Februari 2025 berada di 0,26 persen.
Kemudian, proyeksi produksi beras secara bulanan menempatkan puncak panen raya ada di bulan Maret 2025 dengan raihan 5,57 juta ton. Bulan selanjutnya diestimasikan oleh BPS akan mulai menurun, yaitu 4,95 juta ton pada April dan 2,92 juta ton di Mei. Untuk itu, penyerapan Bulog pada April ini diharapkan makin intensif dan progresif.
NFA bersama Bulog sendiri sejak 2022 terus mengupayakan penguatan stok CBP. Pada penghujung 2022, total stok beras tercatat berada di angka 326 ribu ton. Selanjutnya, di penghujung 2023 meningkat 148,5 persen menjadi 810 ribu ton. Berlanjut di akhir 2024, total stok beras di Bulog menjadi yang tertinggi selama kurun 4 tahun terakhir, yakni di 2 juta ton. Sementara sampai akhir Maret 2025 ini, total beras di Bulog ada 2,2 juta ton.(Net)
