DETEKSI.co – Jakarta, Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) dilaksanakan secara konsisten secara fisik dan juga secara online melalui link meeting, Jumat (24/09/2021) sekira pukul 14.00 Wib.
Dalam sesi pelantikan, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Mayjend TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien menyampaikan PKP ikut prihatin dengan situasi dan kondisi negara dan bangsa. PKP tetap berdiri di belakang pemerintah dan mendukung penuh upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana nasional.
“Vaksinasi yang diselenggarakan Presiden jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan dan jangan dijadikan alasan untuk berdiam diri terus. Saat-saat seperti inilah kita harus berjuang,” kata Yussuf yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo secara daring.
Yussuf Solichien menyampaikan sikap politik yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ia mengatakan dalam bidang ideologi politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan, Indonesia negara berpenduduk terbesar di dunia negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai permasalahan masyarakat yang luar biasa rumit.
“Untuk menyelesaikan permasalahan bangsa seperti itu tidak bisa diselesaikan oleh satu partai penguasa, tidak bisa selesai oleh 2 partai, 3 partai. Oleh karena itu, PKP mengajak seluruh seluruh masyarakat seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong-royong bersatu untuk membangun bangsa,” kata Yussuf dalam pidato politik nya yang juga dihadiri Partai Politik lainnya secara daring.
Dikesempatan itu PKP mengajak para partai politik untuk tetap konsisten dalam pembangunan menuju cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila.
“Dengan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social,” ujar Ketum PKP.
Yussuf menyampaikan, PKP memang belum bisa berkontribusi banyak dalam perumusan kebijakan nasional maupun strategi nasional.
“Kami belum memiliki namun kami tetap politik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota di seluruh tanah air. Tapi tetap mengawasi dan mengontrol kebijakan nasional yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah,” ucapnya.
“Pelaksanaan itulah salah satu kontribusi kami di daerah-daerah tetap komitmen yang kuat dan jelas Garda terdepan dan Benteng Pancasila undang-undang dasar NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa radikalisme terorisme, intoleransi dan kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lain,” tegas Yussuf.
Saat ini kata Ketum PKP, masih ada yang anti Pancasila mengganti dengan ideologi lain. “Karena itu tugas kita bersama menyadarkan, karena itu PKP mendukung penuh pemerintah dan berdiri di belakang TNI-Polri untuk melakukan tindakan-tindakan persuasif terhadap mungkin pemikiran-pemikiran yang berbeda,” ujar Yussuf. (AM)
