SEPUTAR CIBUBUR – Pengamat politik dan militer Selamat Ginting menilai gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh di Kompleks DPR/MPR pada 28 Agustus 2025 menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, tragedi tewasnya pengemudi ojek online akibat tertabrak kendaraan taktis polisi bukan hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga menandakan krisis kepercayaan yang kian menguat terhadap pemerintah.
“Tragedi ini adalah alarm keras. Jika tidak ditangani dengan tegas, Presiden Prabowo sedang menuju ‘bunuh diri politik’,” kata Ginting dalam analisisnya seperti dikutip seputarcibubur.com dari podcast Forum Keadilan, Jumat 29 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, kericuhan tersebut bukan sekadar reaksi spontan masyarakat, melainkan hasil akumulasi kekecewaan publik atas arogansi pejabat negara, komunikasi yang buruk, dan budaya feodal yang masih melekat di lingkaran kekuasaan.
“Pernyataan-pernyataan tidak sensitif dari anggota DPR maupun menteri membuat masyarakat merasa tidak dihargai. Mereka hidup dalam lingkaran elite dan terputus dari realitas rakyat,” tegasnya.
Ginting mencontohkan pernyataan kontroversial anggota DPR Ahmad Sahroni yang menyebut pengkritik DPR sebagai “tolol”, komentar Nafa Urbach soal tunjangan perumahan, hingga ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai merendahkan profesi guru dan dosen.
Menurutnya, deretan pernyataan tersebut mempertebal kesan arogansi kekuasaan.
“Ini bukan sekadar masalah komunikasi, tapi bukti minimnya empati dan akuntabilitas publik. Pejabat kita lupa bahwa mereka pelayan rakyat, bukan penguasa,” ujar Ginting.
Lebih jauh, ia menilai kegagalan lingkaran dalam Prabowo untuk membaca situasi sosial menjadi pemicu krisis.
Ginting menyebut adanya “orkestrasi” di balik demonstrasi yang dimanfaatkan banyak pihak yang kecewa dengan arah kebijakan pemerintah.
Sebagai solusi, Ginting menegaskan reshuffle kabinet adalah langkah mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga kewibawaan pemerintahan.
“Reshuffle bukan hanya simbol perubahan, tetapi bukti bahwa Presiden benar-benar berpihak pada rakyat,” katanya.
Selain perombakan kabinet, ia mendorong penerapan sistem pengawasan yang ketat terhadap aparat dan pejabat negara agar tidak mengulangi kesalahan yang memicu ketegangan sosial.
“Perlu ada mekanisme disiplin yang jelas, baik di parlemen maupun di kabinet, agar pernyataan atau kebijakan yang menyakiti publik bisa segera dikoreksi,” ujarnya.
Ginting mengingatkan, jika langkah tegas tidak segera diambil, gelombang ketidakpuasan masyarakat akan semakin sulit dikendalikan dan bisa mengancam reputasi kepemimpinan Prabowo, baik di mata rakyat maupun komunitas internasional.
“Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam mengendalikan situasi ini. Tanpa perubahan nyata, risiko yang dihadapi bangsa ini akan semakin besar,” pungkasnya.(Net)
