DETEKSI.co-Dairi, Belasan tenaga kependidikan (tendik) yang mengabdikan diri di bagian tata usaha disejumlah sekolah SD dan SMP di Kabupaten Dairi Sumatera Utara mengadu kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang di JG Center—Panji Bako Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo, Kamis (4/5/2023) malam.
Mereka meminta perhatian dan diperjuangkan menjadi ASN-PPPK (Aparatur Sipil Negara—Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).
“Kami sudah bekerja belasan tahun sebagai tata usaha di sekolah, tetapi, tak pernah ada ruang untuk diterima menjadi honorer. Sementara rekrut untuk guru sudah 3 kali”, kata Efiana Sipahutar, tenaga Kependidikan di SMPN 1 Sumbul.
Menurutnya, tugas tata usaha jauh lebih berat dibanding guru. Sebab, mereka wajib hadir selama proses belajar mengajar. Tiba lebih awal dan pulang belakangan. Tanpa tata usaha, administrasi sekolah tidak jalan.
Diterangkan, data sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tetapi pengangkatan bahkan ruang, tak pernah diperoleh. Yang diberi hanya sebatas harapan yang tak kunjung jadi kenyataan.
“Tolonglah kami bapa. Kami sudah tua, tak tahu lagi mengadu kemana. Hanya Junimart yang memperhatikan nasib honorer. Kami sudah lihat bagaimana aspirasi honorer disuarakan dan diperjuangkan Junimart Girsang di Senayan”, kata Efiana yang mengaku telah bekerja selama 18 tahun.
Keluhan serupa disampaikan Maradona Pinayungan, tendik di SMPN 1 Sidikalang. Menurutnya, pemerintah menganaktirikan keberadaan tendik. Dijelaskan, jumlah tendik yang bernasib serupa di Dairi mencapai 150 orang. Sebagian diantaranya, sepertinya sudah pesimis.
Murni Hutauruk, tendik di SMKN 1 Sitinjo mengungkap, kerap menangis. Keluarga dan famili kerap berrtanya, kapannya diangkap jadi PNS?
Sudah gajinya paling sedikit yakni Rp1 juta per bulan, realisasi juga 1 kali dalam 3 bulan. Mereka terkadang cemas, bagaimana menyekolahkan anak.
Menanggapi keluahan dan aduan itu, Junimart menandaskan, dirinya tidak pernah menerima surat dari Bupati untuk memperjuangkan honorer. “Sejauh ini, belum pernah ada surat bupati yang memperjuangkan nasib honorer”, kata Junimart.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, ini baru kali pertama menerima keluhan dari tenaga Kependidikan. Sehubungan itu, aspirasi itu dituangkan dalam surat disertai dokumen pendukung ditujukan ke Komisi II DPR RI. Junimart menyebut, aspirasi selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah.
Serupa dengan honor Satpol-PP, mana ada surat Bupati? Bahkan, suara Satpol-PP Dairi sangat minim. Entah apa yang ditakutkan sebutnya. (NGL)
