DETEKSI.co – JAKARTA, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi sikap keterbukaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait tudingan bisnis penyediaan alat tes Covid-19, seperti tes polymerase chain reaction (PCR) dan antigen.
Kedua menteri Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menko Marves Luhut B. Panjaitan dituding terlibat bisnis penyediaan alat tes Covid-19 tersebut.
“Klarifikasi dan keterbukaan yang disampaikan Menko Marves Luhut B. Panjaitan sangatlah tepat,” ujar Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (7/11/2021).
Menurut Bamsoet, kita (rakyat) tentu tidak ingin adanya disinformasi yang berdampak pada kegaduhan di tengah masyarakat. Sehingga, Presiden Joko Widodo dan para menterinya bisa fokus mengatasi pandemi Covid-19, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Ketua DPR RI ke-20 ini turut mendukung kehadiran korporasi ataupun perseorangan yang membantu sebagian beban pemerintah melakukan tracking dan tracing kepada masyarakat melalui ketersediaan PCR dan antingen. Namun, syaratnya tidak membebankan masyarakat.
“Jika kita membandingkan harga test PCR tahun lalu dengan sekarang, harga PCR 100-180 USD dan proses hasilnya bisa memakan waktu sekitar 1 minggu. Sekarang bisa lebih cepat hanya dalam hitungan jam sudah bisa diketahui hasilnya. Melalui peran swasta, harga test PCR perlahan bisa turun hingga di bawah tiga ratus ribu rupiah,” ujar Bamsoet.
Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, saat ini ekonomi sudah mulai bergerak dan berangsur pulih. Hampir 185 juta masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin yang diharapkan dapat memberikan dampak herd Immunity.
Kendati demikian, Bamsoet mengingatkan pemerintah dan masyarakat tetap harus mewaspadai gelombang ketiga varian Covid-19, seperti terjadi di Rusia, Inggris dan beberapa negara di Eropa.
“Saya mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, peran swasta seperti KADIN Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerjasama saling bantu dalam menurunkan angka positif Covid-19 di Indonesia,” kata Bamsoet.
Namun demikian, Bamsoet berharap pemerintah tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang memberatkan masyarakat di tengah keterpurukan daya beli dan ekonominya akibat pandemi Covid-19.
“Mari kita dukung pemerintah dan ikuti anjuran pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga pandemi Covid-19 segera bertransformasi menjadi endemik,” tandas Bamsoet.
Sebelumnya diberitakan, eks Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengklaim memiliki salinan akta PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), yang di dalamnya tertulis nama yayasan serta perusahaan yang menjadi pemegang saham GSI.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dituding meraup keuntungan dari hasil investasi sahamnya di PT GSI, perusahaan dan laboratorium yang mengelola tes Covid-19. Tak hanya Menko Marves, bahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun dituding terlibat dalam lingkaran bisnis tersebut. (EDO)
