DETEKSI.co – Pangururan, Terkait disebut-sebutnya adanya intervensi Ober Gultom (orang tua Vandiko Timotius Gultom, Bupati Samosir), tidak ada intervensi itu. Selain itu, kata “intervensi” ini sifatnya subjektif dan tidak terdapat pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas Kominfo Samosir Rohani Bakara dalam pesan whatsApp-nya di Grup WA samosirToDay dan deteksi.co, Sabtu (27/11) menjelaskan bahwa semua keputusan yang dibuat Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom telah mengikuti Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Semua keputusan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan-aturan yang ada.
Rohani secara gamblang menyikapi kebebasan berpendapat pada ruang digital atau nondigital terutama pada ruang digital atau media sosial beberapa hari terakhir ini. Selain soal intervensi Ober Gultom, ia pun menjelaskan terkait pupuk, mafia pupuk, THL dan staf khusus.
Ketersediaan pupuk berdasarkan alokasi untuk Kabupaten Samosir sebesar 11.948 ton dengan rincian: (1) Urea 4.055 ton, (2) Pupuk ZA 1.613 ton, (3) Pupuk SP-36 1.578 ton, (4) Pupuk NPK Phonska 3.782 ton, dan (5) Pupuk Organik 570 ton. Namun demikian, Dinas Pertanian telah mengusulkan alokasi tambahan untuk Kabupaten Samosir dalam memenuhi kebutuhan para petani di Kabupaten Samosir.
Terkait adanya mafia pupuk, Pemkab Samosir telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kebenaran terkait hal itu. Pemkab Samosir masih menunggu informasi lanjutan terkait mafia pupuk tersebut dari Aparat Penegak Hukum (APH).
Tentang isu pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL), demikian Rohani, juga Plt Dinas Perhubungan ini, ada dua hal yang harus kita pahami bersama yakni akibat terjadinya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
Perampingan ini berkaitan langsung pada penyesuaian kebutuhan tenaga yang ada di lingkungan Pemkab Samosir termasuk pertimbangan ketersediaan dan kecukupan anggaran pada APBD sesuai dengan urgensi dan efesiensi. Kemudian, penandatanganan kontrak kerja bagi THL hanya 1 tahun yaitu pada bulan Januari s/d dengan Desember dan pengurangan THL dan hal tersebut belum final.
Mengenai keberadaan staf khusus, menurut Rohani, pengangkatannya yang saat ini disebut sebagai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir (TBPP), sudah mengikuti aturan-aturan dan mekanisme yang ada yaitu melalui telaahan staf dan rapat resmi dan sudah melalui Kajian Akademik yang dibuat Fisipol USU.
Dasar hukumnya adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan otoritas kepada Pejabat Pemerintah untuk mengambil kebijakan tertentu/diskresi ketika dianggap perlu untuk kepentingan umum sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan memenuhi AUPPB.
TBPP menjadi supporting Tim bagi Bupati untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir dan tidak ada tumpang tindih dengan pelaksanaan tugas – tugas OPD. Keberadaan Supporting Tim seperti ini sudah banyak dipraktekkan di berbagai daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.
Sebelumnya Rohani menyatakan bahwa Pemkab Samosir tetap menghormati dan menghargai kemerdekaan berpendapat di ruang publik (digital dan/atau nondigital). Selain itu, Pemkab Samosir juga mengharapkan dinamika kemerdekaan berpendapat ini berkontribusi langsung pada proses menjalankan roda pemerintahan sekaligus pembaikan-pembaikan dalam upaya pencapaian visi dan misi Pemkab Samosir 2021 sampai 2024.
Kadis Kominfo ini berharap kepada publik, kepada warga Samosir, agar menjaga tetap terjadinya keberimbangan esensi informasi yang terjadi pada ruang-ruang publik dan untuk menghindari pembingkaian (framing) dan menghambat proses pencerdasan masyarakat untuk mengkonsumsi asupan informasi yang sehat dan beredar saat ini. en
