 |
| Pemuda Anti Koripsi (Alamp Aksi) Eka Armada D.S |
DETEKSI.co – Medan, Pelantikkan sembilan pejabat eselon dua yang baru-baru dilaksanakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi di rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Selasa (29/9/2020) terindikasi terkesan abal- abal dan tidak demorkasi.
Pasalnya, sejumlah pejabat yang dirotasi dan dicopot dari jabatannya, diketahui merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) .
“Rotasi jabatan bertujuan adanya penyegaran. Ini kebijakan yang terindikasi pembohongan publik serta dapat merusak sistem birokrasi yang ada”Ujar Ketua PB Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Koripsi (Alamp Aksi) Eka Armada D.S kepada media Selasa (6/10/2020).
Dipaparkan Eka, Gubsu secara terang-terangan kepada publik mempertontonkan sebuah indikasi perusakan sistem birokrasi dan pengisian jabatan yang abal-abal dengan pemberian rangkap jabatan yang tugas pokok dan fungsinya bertolak belakang.
“Ria Telambanua Pjs Bupati Nias Selatan, Menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa ditambah rangkap Jabatan sebagai Plt Kadisbudpar Sumut. Harianto Butar-Butar, Kepala Balitbang Provsu Pjs Bupati Tobasa merangkap pula sebagai Plt Disnakertrans Sumut. Perlu dipertanyakan ini kualitas para panitia seleksi lelang jabatan, Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) yang bungkam atau takut menyampaikan suatu kebenaran kepada Gubsu?”Jelas Eka.
Tidak hanya itu, Gubsu yang dikenal dengan tagline “Sumut Bermartabat” menunjukkan terang-terangan sikap tidak demokratis serta membatasi kualitas karir beberapa pejabat yang masih berkompeten.
Gubsu punya 3 Staf Ahli , 3 Asisten serta puluhan pejabat eselon II lainnya yang terkesan tidak terberdayakan. Atau jika Gubsu meragukan kualitasnya, kenapa tidak memberikan peluang dan terkesan menghambat karir ASN yang mengikuti seleksi lelang jabatan terbuka serta pengisian jabatan Plt OPD yang lowong?.
“Jadi, kami selaku generasi muda yang merupakan bagian pilar kebangsaan, elemen masyarkaat berfungsi sebagai kontrol sosial seakan diajari,apakah faktor kedekatan yang utama untuk berkarir di negeri ini? Atau prestasi dan kualitas tidak jadi jaminan peningkatan karir terhadap seseorang? “Tanya Eka Armadan denga kesal.
Tidak sampai disitu, Lanjut Eka mengharapkan, agar kiranya para akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama -sama menegur Gubsu jika memang melihat banyaknya kekeliruan sikap dan tindakan Gubsu Edy Rahmayadi yang sudah 2 Tahun memimpin Sumatera Utara.
Sebagai saudara yang baik, manusia berakhlak yang merupakan orangtua kita, sewajarnya kita harus mengingatkan.
“Pak Gubsu, kualitas kepemimpinan Bapak akan dipertanyakan di Akhirat”Pungkas Eka.
Diberitakan sebelumnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) buka suara, ihwal 9 pejabat eselon II Pemprov Sumut yang dilantik Gubernur Edy Rahmayadi baru-baru ini, karena hanya Ismael Parenus Sinaga yang dilantik sesuai seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang diikutinya.
terdapat 7 JPTP di lingkup Pemprov Sumut yang dilelang tahun lalu, masih belum terisi. Yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr Muhammad Ildrem.
Mirisnya,pada pelantikan terakhir, 3 di antaranya sudah diisi oleh Gubernur Sumut. Adapun jabatan-jabatan itu, antara lain Direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. (Rel)
