Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
pertanahan NTB
Sengketa Pertanahan Mengkhawatirkan, DPR Desak ATR/BPN Bentuk Tim Khusus
DETEKSI.co-Jakarta, Sengketa pertanahan menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pemetaan dan identifikasi terhadap persoalan tanah yang berpotensi menimbulkan sengketa maupun konflik.
Menurut Fauzan,...
Latest News
Editor -
RAPBN 2027 dan Arah Kebijakan Subsidi
(Subsidi Tidak Dihapus, tetapi Penerimanya Semakin Diperketat)Oleh: Chazali H. Situmorang (CHS)
RAPBN 2027 merencanakan belanja negara sekitar Rp4.097,2 triliun dengan...

