Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
Publisher
Kenapa Publisher Right Platform Digital Sepatutnya Ditolak Masyarakat Pers?
Oleh Wina Armada Sukardi Pakar Hukum Pers dan Kode Etik JurnalistikRapat koordinasi pembahasan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait publisher right platform digital yang dihadiri oleh anggota Dewan Pers, para wakil konstituen Dewan Pers, unsur perwakilan Kementerian Politik Hukum dan...
Latest News
Editor -
P-APBD Sumut 2026 Naik, DPRD Dorong Terobosan Dana Infrastruktur
DETEKSI.co-Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)...

