Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
Publisher
Kenapa Publisher Right Platform Digital Sepatutnya Ditolak Masyarakat Pers?
Oleh Wina Armada Sukardi Pakar Hukum Pers dan Kode Etik JurnalistikRapat koordinasi pembahasan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait publisher right platform digital yang dihadiri oleh anggota Dewan Pers, para wakil konstituen Dewan Pers, unsur perwakilan Kementerian Politik Hukum dan...
Latest News
Yusri -
Dinas P3AP2KB Mesuji Terima Permintaan Pendampingan Visum Korban Pelecehan Seksual
DETEKSI.co-MESUJI, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3AP2KB) Kabupaten Mesuji melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah...

