DETEKSI.co – Taput, Bupati Tapanuli Utara diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH, MM memimpin rapat bersama Forkopimda Taput membahas kebijakan terkait Percepatan Penanganan Covid-19 di Tapanuli Utara, di Aula Martua Kantor Bupati Taput, Tarutung. (Jumat, 16/07/2021)
Rapat yang dihadiri Dandim 0210/TU Rony Agus Widodo, Ketua Pengadilan Negeri Taput Golom Silitonga, Waka Polres Taput Joni Sitompul, Kejari Taput diwakili Kasie Intel dan Sekda Indra Simaremare ini sebagai tindak lanjut usai pelaksanaan zoom meeting Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Gubsu H. Edy Rahmayadi bersama Bupati/Walikota yang daerahnya termasuk dalam Assesmen Situasi tingkat 3 pada PPKM Mikro, Pemerintah Daerah dituntut melakukan upaya menghempang penyebaran Covid-19.
“Sesuai arahan Gubernur tadi, Pemkab bersama Forkopimda Taput perlu bersama-sama untuk menetapkan kebijakan dan langkah apa yang harus kita tempuh sehingga percepatan penanganan Covid-19 di Tapanuli Utara semakin berjalan lancar terutama dalam menghempang laju penyebaran virus ini”, ucap Wakil Bupati mengawali.
“Beberapa hal yang menjadi fokus kita seperti kegiatan sosial masyarakat harus dikurangi terutama pesta adat termasuk kegiatan yang menghadirkan masyarakat banyak harus ditunda untuk sementara ini. Kondisi sekarang benar-benar sangat mengkhawatirkan jangan sampai pertambahan terkonfirmasi semakin tidak terkendali. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar jangan ada kesan bahwa Pemerintah menutupi kondisi sebenarnya”, tambah Wakil Bupati yang dilanjutkan diskusi bersama.
Usai mendengarkan tanggapan dari para Forkopimda serta OPD Satgas Covid-19 yang hadir, beberapa hal yang menjadi kesepakatan rapat untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu keputusan antara lain, Ijin pelaksanaan acara adat tidak diberikan, bagi ijin pesta yang telah dikeluarkan maka terhitung mulai Senin tanggal 19 Juli 2021 tidak berlaku lagi.
Terkait orang meninggal bukan Covid-9 bahwa acara penguburan paling lama 1 hari terhitung sejak meninggal dan khusus ‘Saur Matua’ maksimal 2 hari, pengetatan pada posko perbatasan, menyurati Pemerintah Atasan untuk menambah distribusi vaksin, perlunya pengawasan dan evaluasi di perkantoran terkait pelaksanaan 50 % Work From Home (WFH) dan 50 % Work From Office (WFO).
“Salah satu kesepakatan rapat ini bahwa terhitung mulai hari Senin minggu depan tidak diperkenankan lagi melaksanakan acara adat dan resepsi, pelaksanaan pernikahan hanya diberikan ijin pemberkatan atau akad nikah dengan prokes ketat. Prokes di perkantoran juga menjadi perhatian kita yaitu WFO 50 persen. Kita akan tetap menyadarkan masyarakat keseluruhan agar semakin proaktif dalam penerapan prokes, sosialisasi dan edukasi yang intens tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Kita tahu bahwa keputusan ini memang pahit tapi harus kita tempuh demi keselamatan bersama”, jelas Wakil Bupati saat penutupan rapat. (en)
