DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat, mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumut dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) untuk membuat terobosan baru ala Bobby Nasution.
Gandi menegaskan bahwa keberadaan dua pejabat strategis tersebut harus mampu memberikan perubahan nyata di tengah harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan baru. Jika tidak, PMPHI Sumut mengancam akan melayangkan protes keras dan bahkan mengadukan mereka secara hukum.
“Sekda Pemprovsu yang baru harus mampu membuat terobosan baru, begitu juga Kajatisu, seperti saat Bobby Nasution berani membuat terobosan di Pemko Medan saat menjabat Wali Kota,” kata Gandi Parapat kepada wartawan di Medan, Jumat (11/7/2025).
Ia merujuk pada sejumlah perubahan yang dilakukan Bobby saat memimpin Kota Medan, seperti revitalisasi Lapangan Merdeka, Lapangan Kebun Bunga, Lapangan Teladan, Islamic Center, hingga pemasangan lampu ikonik yang dikenal sebagai “lampu pocong”.
“Kami tidak meminta Sekda dan Kajatisu harus meniru persis seperti Bobby. Mereka tentu berbeda, bukan menantu mantan presiden atau ipar dari wakil presiden. Tapi yang kami tekankan adalah keberanian membuat terobosan, bukan hanya duduk nyaman di jabatan,” jelas Gandi.
Lebih lanjut, PMPHI Sumut menyatakan akan terus mengawal kinerja Kejatisu dan Sekda Pemprovsu agar selaras dengan harapan publik. Mereka juga menyoroti perkembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, yang disebut-sebut membuka peluang penyelidikan terhadap Gubernur Bobby Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Gandi, pernyataan KPK tersebut menjadi perbincangan publik di Sumut dan dinilai menimbulkan kesan intimidatif.
“Pernyataan KPK soal peluang memeriksa Gubsu sudah dicerna oleh masyarakat. Tapi bagi kami, itu hanya seperti pelawak yang digaji negara,” sindirnya.
PMPHI menegaskan akan tetap berada di garis terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Sumut, demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(Gaho)
