DETEKSI.co-Medan, Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan secara resmi akan menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang penataan lokasi, pengelolaan limbah, dan penjualan daging babi di wilayah Kota Medan.
Aksi damai tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 26 Februari 2026 sekira pukul 13.30 WIB. Sejumlah elemen masyarakat menyatakan dukungan, termasuk dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP AJH, Yefita Zebua, SPW., SH menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan massa aksi terhadap arahan koordinator lapangan demi menjaga situasi tetap kondusif.
“Saya hadir besok, dan seluruh imbauan yang dibagikan melalui grup WhatsApp oleh koordinator aksi wajib ditaati. Ini penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Yefita kepada wartawan deteksi.co, Rabu (25/2/2026).
Baca berita sebelumnya: Aliansi Pedagang Daging Babi Ultimatum Wali Kota Medan: Cabut Surat Edaran atau Aksi Turun Jalan
https://deteksi.co/aliansi-pedagang-daging-babi-ultimatum-wali-kota-medan/
Dalam keterangannya, Yefita juga menyampaikan sejumlah poin yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh peserta aksi. Di antaranya, aksi harus berlangsung secara damai dan berfokus pada tuntutan pembatalan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540.
Massa aksi dilarang keras melakukan tindakan anarkis, mengangkat isu SARA, menyeret aksi ke ranah politik, maupun membawa atribut yang berpotensi memicu kericuhan. Peserta juga dilarang membawa senjata tajam, senjata api, ternak babi, atau melakukan tindakan provokatif seperti pembakaran dan penyebaran daging babi di lokasi aksi.
Selain itu, massa aksi diminta mewaspadai kemungkinan adanya “penumpang gelap” yang berniat menciptakan kekacauan. Setiap koordinator lapangan diwajibkan mendata anggotanya untuk memudahkan pengawasan, dengan prinsip aksi mandiri dan satu komando.
Aliansi berharap aksi damai ini dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi yang bermartabat, tertib, dan tetap menghormati hukum serta ketertiban umum. (Red)
