DETEKSI.co-Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian anggaran tersebut mencatat kenaikan pendapatan dan belanja daerah, sekaligus memunculkan dorongan agar pemerintah provinsi mencari sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur.
Pembahasan berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat DPRD Sumut, Senin (19/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga dan diawali dengan pemaparan tindak lanjut hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD 2026 serta Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Penjabaran P-APBD 2026.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Timur Tumanggor, yang juga menjabat Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, memaparkan penyesuaian struktur anggaran, meliputi pendapatan, belanja, pagu organisasi perangkat daerah (OPD), hingga alokasi anggaran untuk program nasional.
Ia menjelaskan, Pemprov Sumut telah mengupayakan agar setiap tahapan penyusunan perubahan anggaran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penyusunan Ranpergub.
Berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi Kemendagri, pendapatan daerah Sumut ditetapkan dalam rancangan perubahan anggaran sebesar Rp12,955 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1,291 triliun dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp11,664 triliun.
Menurut Timur, kenaikan pendapatan tersebut sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah meningkat dari Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan belanja sekitar Rp1,659 triliun setelah penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi.
Timur menegaskan bahwa hasil evaluasi Kemendagri menjadi dasar penyempurnaan kedua rancangan peraturan tersebut sebelum ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi pemaparan TAPD, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menilai hasil evaluasi Kemendagri secara umum tidak membawa perubahan signifikan terhadap rancangan P-APBD 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan Pemprov Sumut agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Menurutnya, komunikasi dan pendekatan kepada pemerintah pusat perlu terus dilakukan karena kebutuhan pemulihan pascabencana alam di Sumatera Utara masih harus ditangani.
Yahdi juga mendorong pemerintah provinsi menjajaki sumber pembiayaan alternatif, termasuk melalui skema pinjaman daerah. Selain itu, ia menyarankan Pemprov Sumut menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membahas kemungkinan pemutihan utang pemerintah provinsi.
“Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar utang bisa diputihkan,” ujar Yahdi.
Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan dalam pembahasan penguatan kemampuan pembiayaan daerah. Namun, kemungkinan pemutihan utang maupun penggunaan skema pembiayaan alternatif masih memerlukan pembahasan dan tindak lanjut lebih lanjut.
Dorongan mencari sumber pendanaan lain juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang. Ia meminta Pemprov Sumut melakukan terobosan agar pembangunan daerah tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Benny menyebut sejumlah opsi yang dapat dikaji, antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ia menekankan bahwa apabila pinjaman daerah ditempuh, penggunaannya sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur agar manfaatnya lebih terarah.
“Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja,” kata Benny.
Berbagai usulan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan P-APBD Sumut 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran, tetapi juga dengan upaya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan dan memenuhi kebutuhan daerah, termasuk pemulihan pascabencana.
Rapat tersebut turut dihadiri seluruh pimpinan OPD, pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), serta para ketua fraksi DPRD Sumut.(Ril)
