DETEKSI.co-Medan, Anggota DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, SE, MM, Sabtu/Minggu, (21,22/2/2026) melakukan reses V tahun II di 3 tempat di kelurahan Simalingkar B, Medan Tuntungan, yakni di Jalan Bunga Rampe 2 Gg. HKBP Pardomuan, Jalan Bunga Rampe 7 dan Jalan Bunga Rampe 2 Gg. Denkon. Pada kesempatan itu, Salomo menampung berbagai aspirasi dan keluhan warga seperti jalan rusak, parit tersumbat, LPJU, namun yang sangat menonjol adalah keluhan warga kurang mampu namun tidak mendapat bantuan apa pun termasuk bantuan PKH, serta BPJS gratis dari pemerintah.
Hal itu diutarakan warga bernama Linda, Agusrianto Hasugian dan warga lain. Mereka mengeluh sudah bertahun-tahun mengajukan permohonan tetapi belum kunjung terealisasi.
Selain itu, kondisi Jalan Surbakti yang belum diaspal dan belum adanya LPJU juga menjadi keluhan warga,
Lurah Simalingkar B Junaedi Sembiring kepada warga menyebutkan akan segera turun ke lapangan bersama perwakilan dari Dinas SDA BMBK. “Senin (hari ini, red) kita akan survey jalan dan parit yang bapak, ibu maksud, mudah-mudahan dinas terkait bisa merealisasikannya di tahun ini,” katanya.
Selain itu, Junaedi juga berpesan kepada warganya yang kurang mampu namun belum mendapat bantuan agar datang ke kantor lurah. “Nanti kita cek Desilnya jika ada yang perlu dibenahi, nanti kita benahi di kantor,” ucapnya diamini Irvan Sembiring dari Dinas SDA BMBK.
Mardiana Simbolon dari Dinas Sosial kota Medan menjelaskan bahwa penerimaan Bansos berkaitan dengan Desil warga. Pemerintah saat ini menetapkan warga yang layak dibantu adalah Desil 1-4. Namun dia tidak menyangkal ada saja warga yang berbuat curang. “Pemerintah akan merealisasikan program Bansos digital yang terhubung dengan KTP, sehingga kecurangan-kecurangan dapat diminimalisir,” katanya. Dia juga menjelaskan, pihaknya tidak pernah memilih-milih calon penerima Bansos.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede meminta kepada aemua institusi terkait segera menyikapi aspirasi warga. Untuk sarana dan prasarana jalan, parit, Salomo mengingatkan pihak kelurahan, kecamatan dan Dinas SDA BMBK untuk segera melakukan survey.
“Kepada institusi terkait, saya harap segera melakukan aksi untuk membantu warga. Khusus untuk Bansos, saya harap Dinas Sosial pihak kelurahan bisa berkoordinasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan itu.
Saya bapak, ibu pilih menjadi anggota DPRD Medan untuk memperjuangkan hak-hak bapak, ibu sekalian, katanya. (moe)
