Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
EKSISTENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
EKSISTENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
OLEH:
NAMIRA HARAHAP
NIM : 217005057/HKPROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2023
Pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang...
Latest News
Salomo TR Pardede Sosialisasikan Perda No. 5 Tahun 2015, Warga Kelurahan Simalingkar B dan Kwala Bekala Masih Banyak Belum Dapat Bansos
DETEKSI.co-Medan, Anggota DPRD Kota Medan Salomo TR Pardede, SE, MM melakukan sosialisasi Persa No. 15 tahun 2015 di Kelurahan...

