Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
Kritik Kebijakan
PMPHI Sentil Istana: 28 Izin Dicabut, Perusahaan Tetap Beroperasi
DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan dengan alasan dampak banjir bandang di tiga provinsi di Indonesia, akan tetapi fakta...
Latest News
Editor -
Ekonomi Sulsel Tumbuh 5,59 Persen, Misbakhun Dorong Investasi Produktif
DETEKSI.co-Makasar, Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan II 2026 mencapai 5,59 persen secara tahunan. Capaian itu masih berada...

