Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
pembayaran kewajiban negara
DPR RI Tegaskan Pembayaran Putusan Inkrah Bukan Masalah Konstitusi
DETEKSI.co-Jakarta, DPR RI menegaskan bahwa persoalan pembayaran kewajiban negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah merupakan persoalan implementasi aturan, bukan persoalan konstitusionalitas undang-undang.
Pandangan tersebut disampaikan DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Pasal 7...
Latest News
Editor -
DPR Desak LPSK Jamin Visum Gratis bagi Korban Kekerasan Seksual
DETEKSI.co-Jakarta, Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama...