DETEKSI.co-Jakarta, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, mendesak pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini agar kebakaran tidak terus berulang dan dampak asap tidak semakin meluas.
Ranny menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api dan pelayanan kesehatan setelah masyarakat terpapar asap. Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif berdasarkan informasi iklim, pemetaan kawasan rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Peringatan ini menjadi penting di tengah meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Niño. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan potensi El Niño dengan intensitas sangat kuat yang dapat meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 372 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia pada 14 Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 244 titik.
Menurut Ranny, data iklim dan pemantauan titik panas seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat langkah pencegahan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
“Kebakaran hutan bukan persoalan baru yang datang tanpa peringatan. Kita sudah memiliki informasi mengenai musim kemarau, wilayah rawan kebakaran, hingga kondisi lahan yang berisiko. Karena itu, pemerintah harus mampu mengantisipasi sebelum api meluas,” ujar Ranny dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta.
Ia mengingatkan, pemerintah tidak seharusnya baru meningkatkan kesiapan ketika asap kebakaran sudah menyebar dan masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan.
“Jangan sampai setiap tahun kita baru sibuk menyiapkan masker, obat-obatan, dan layanan kesehatan ketika masyarakat sudah terpapar asap,” tegasnya.
Pengawasan Hutan Harus Diperketat
Selain faktor iklim, Ranny menyoroti aktivitas manusia yang dapat meningkatkan risiko karhutla. Pembukaan lahan dengan cara membakar, perambahan kawasan hutan, serta pembalakan yang menyebabkan kerusakan hutan perlu mendapat perhatian serius.
Ia menilai pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap aktivitas pemanfaatan hutan yang memiliki izin. Kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dan pencegahan kebakaran harus dipastikan agar kegiatan usaha tidak memperbesar kerentanan kawasan terhadap api.
“Pengawasan harus dimulai dari kawasan hutannya. Aktivitas pembalakan, baik yang berizin maupun yang melanggar hukum, perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan yang memperbesar risiko kebakaran,” jelasnya.
Ranny juga menekankan pentingnya konsistensi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti. Menurutnya, kelalaian dalam pengelolaan lahan tidak boleh dibiarkan menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan kelalaian pengelolaan lahan menjadi ancaman kesehatan bagi jutaan masyarakat. Pencegahan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi,” tambahnya.
Distribusi Masker dan Obat Tetap Diperlukan
Di tengah upaya pencegahan, perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak asap karhutla juga harus tetap diperkuat.
Kementerian Kesehatan pada 18 Oktober 2026 mengumumkan tambahan distribusi masker dan obat-obatan, serta penguatan rumah oksigen bagi masyarakat terdampak di Sumatra dan Kalimantan.
Ranny mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat karhutla. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan kesehatan harus berjalan beriringan dengan pencegahan kebakaran di lapangan.
Menurutnya, distribusi bantuan kesehatan perlu didukung pemantauan titik panas, pengelolaan kawasan gambut, pengawasan kegiatan usaha, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.
Dengan demikian, perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan setelah asap menyebar, tetapi juga melalui upaya mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran sejak awal.
Ranny Dorong Koordinasi Lintas Kementerian
Ranny menilai pencegahan karhutla membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah.
Koordinasi tersebut diperlukan agar informasi cuaca dan titik panas dapat ditindaklanjuti dengan langkah pencegahan di kawasan rawan sekaligus kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat yang berisiko terdampak.
Komisi IX DPR RI, lanjutnya, menaruh perhatian pada kesiapan sistem kesehatan menghadapi ancaman karhutla, terutama sebelum memasuki periode rawan kebakaran.
Upaya yang perlu diperkuat mencakup pemetaan kelompok masyarakat rentan, peningkatan kesiapan puskesmas, dan pengembangan sistem peringatan dini kesehatan agar potensi gangguan akibat asap dapat diantisipasi lebih cepat.
Ranny menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kecepatan memadamkan api. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa risiko kebakaran dapat ditekan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat bisa dicegah sedini mungkin.(Ril)
