RUU Masyarakat Adat: Rycko Menoza Desak Pemda Prioritaskan Penduduk Asli

DETEKSI.co-Jakarta, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat didorong memuat aturan khusus yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan perhatian dan prioritas kepada masyarakat adat atau penduduk asli. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah marginalisasi, kesenjangan ekonomi, hingga potensi konflik sosial antara masyarakat lokal dan pendatang.

Dorongan tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat yang membahas paparan Tim Ahli tersebut, Rycko menilai masyarakat adat di sejumlah daerah masih menghadapi persoalan ketertinggalan ekonomi dan sosial.

Menurutnya, penduduk asli kerap berada dalam posisi kurang menguntungkan karena jumlahnya semakin sedikit dan harus bersaing secara ekonomi dengan masyarakat pendatang.

Ia mencontohkan dinamika sosial yang pernah terjadi di Lampung. Perbedaan kondisi ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang disebut sempat menimbulkan kecemburuan sosial.

Karena itu, Rycko mengusulkan agar RUU Masyarakat Adat mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat melalui kebijakan yang nyata.

Rycko menilai perlindungan masyarakat adat tidak cukup hanya melalui pengakuan terhadap keberadaan dan identitas mereka. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan agar masyarakat adat memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup.

Salah satu usulannya adalah memberikan prioritas dalam penyediaan tempat tinggal, termasuk fasilitas rumah adat. Selain itu, masyarakat adat perlu memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.

Menurut Rycko, dukungan tersebut dapat membuka kesempatan bagi masyarakat adat untuk mengembangkan kegiatan positif dan meningkatkan kesejahteraan sehingga tidak semakin tertinggal.

“Jadi saya kira mungkin ada satu klausul yang mengharuskan pemerintah daerah harus juga memberikan prioritas kepada masyarakat adat dalam hal-hal tertentu, misalnya memberikan lahan sebagai mereka tinggal seperti rumah adat, kemudian juga dalam hal beberapa fasilitas-fasilitas bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan, supaya mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang positif karena selama ini hampir dikatakan tertinggal,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain persoalan ekonomi dan sosial, Rycko juga menyoroti keterlibatan masyarakat adat dalam kehidupan politik.

Ia mengingatkan agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan ketika momentum pemilihan umum berlangsung. Menurutnya, mereka harus mendapatkan ruang dan kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Rycko mendorong adanya jaminan agar masyarakat adat dapat memiliki perwakilan yang sejajar di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Dengan demikian, penyusunan RUU Masyarakat Adat diharapkan tidak hanya memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, tetapi juga memperkuat perlindungan hak, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik mereka.

Usulan tersebut menjadi salah satu masukan dalam pembahasan Panja Baleg DPR RI untuk menyusun regulasi yang dapat memberikan perlindungan lebih nyata bagi masyarakat adat di Indonesia.(Ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERPOPULER

[wpp post_type='post' limit=5 range='daily' order_by='views']