DPR RI

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Satu Data Indonesia (SDI) terus didorong DPR RI sebagai landasan hukum untuk menciptakan sistem data nasional yang terintegrasi, akurat, dan seragam. Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri persoalan perbedaan data yang selama ini kerap terjadi di berbagai kementerian,...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Penyiaran yang tengah dibahas DPR RI dinilai harus mampu menjawab perkembangan teknologi digital sekaligus selaras dengan berbagai aturan yang telah mengatur ruang digital di Indonesia. Harmonisasi regulasi dianggap penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta memberikan...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) didorong agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, terutama terkait pengaturan transaksi elektronik dan dokumen elektronik yang kini semakin banyak digunakan dalam hubungan hukum lintas negara. Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus)...

DETEKSI.co-Bantul, Konservasi laut menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, yang meminta pemerintah memastikan aktivitas pertambangan nikel tidak mengancam kawasan konservasi dan ekosistem pesisir. Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI bersama...

DETEKSI.co-Jakarta, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh. Ia menilai kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) resmi memasuki pembahasan tingkat I di Komisi XI DPR RI. Pembahasan dimulai melalui rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026), dengan target penyelesaian sebelum masa sidang DPR berakhir...

DETEKSI.co-Solo, Layanan Catheterization Laboratory (Cath Lab) yang masih terbatas di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan menjadi perhatian Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Irma Suryani. Menurutnya, perluasan layanan Cath Lab sangat penting untuk memperkuat deteksi dini dan...

DETEKSI.co-Jakarta, Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengoptimalkan potensi ratusan ribu warga binaan sebagai sumber daya manusia produktif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Salah satu usulan yang disampaikan adalah menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai...

DETEKSI.co-Jakarta, Komisi III DPR RI menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait dugaan sengketa dan penyerobotan lahan yang dinilai merugikan masyarakat adat maupun pemilik tanah perorangan. Pengaduan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan,...

DETEKSI.co-Jakarta, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela, Jepang, dan California, Amerika Serikat, setelah tiga wilayah tersebut diguncang gempa bumi besar dalam rentang waktu kurang dari...

DETEKSI.co-Denpasar, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa diplomasi Indonesia di tingkat internasional harus melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan DPR RI. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di berbagai...

DETEKSI.co-Jakarta, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan meminta agar alokasi anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya difokuskan pada penindakan kasus korupsi, tetapi juga memperkuat fungsi pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama di sektor yang berpotensi menyebabkan...

DETEKSI.co-Balikpapan, RS Siloam Balikpapan dipastikan memiliki kesiapan memberikan layanan kesehatan yang profesional, cepat, dan setara bagi seluruh pasien. Kepastian tersebut diperoleh setelah Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Ateng Sutisna, melakukan peninjauan langsung ke rumah sakit tersebut...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Kehutanan dinilai harus disempurnakan agar mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria yang selama bertahun-tahun terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Siti Aisyah, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999...

DETEKSI.co-Jakarta, KUHP baru dinilai menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam menindak berbagai praktik mafia tanah, terutama kejahatan yang melibatkan pemalsuan dokumen, akta autentik, hingga pencantuman keterangan palsu dalam dokumen resmi. Penilaian tersebut disampaikan Anggota DPR RI Bambang Soesatyo. Menurutnya,...

DETEKSI.co-Jakarta, Tarif tol kembali menjadi sorotan di DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai skema kenaikan tarif jalan tol perlu dievaluasi agar tidak hanya bergantung pada penyesuaian berkala setiap dua tahun, tetapi juga mempertimbangkan pertumbuhan jumlah...

DETEKSI.co-Manado, Revisi UU Kehutanan menjadi momentum bagi DPR RI untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan. Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra, menyoroti tata kelola pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai harus dibarengi...

DETEKSI.co-Jakarta, Upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional terus dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertemukan otoritas fiskal, moneter, dan pemerintah dalam satu forum evaluasi guna menyelaraskan kebijakan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ekonomi nasional...

DETEKSI.co-Pontianak, Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dinilai harus mampu mengakomodasi kondisi nyata di setiap daerah, termasuk memperhatikan kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P.H. Sitorus,...

DETEKSI.co-Medan, Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat mempertanyakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI yang digelar pada 6 April 2026 serta RDP...