DPR RI

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah DPR RI menetapkan target pembahasan dan pengambilan keputusan paling lambat 15 Desember 2026. Anggota DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi komitmen pimpinan DPR, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam...

DETEKSI.co-Jakarta, Permodalan UMKM kembali menjadi perhatian DPR RI. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Pataomam Daulay menilai akses modal masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Menurut Saleh, UMKM memiliki kekuatan...

DETEKSI.co-Jakarta, Digitalisasi kearsipan nasional didorong untuk segera dipercepat di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Komisi II DPR RI menilai pengelolaan arsip yang masih manual dapat menimbulkan persoalan serius ketika dokumen penting dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa atau menentukan kebijakan. Dorongan...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai dan disahkan DPR RI paling lambat dalam rapat paripurna pada Desember 2026. Komisi III DPR RI menyebut waktu pembahasan yang tersedia kini sekitar delapan minggu masa sidang efektif. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman...

DETEKSI.co-Surabaya, RUU Migas didorong tidak hanya menjadi pengganti aturan lama. Rancangan regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit, memberikan kepastian bagi investor, serta mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional. Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mengatakan,...

DETEKSI.co-Jakarta, Karhutla Kalimantan dan Sumatra menjadi perhatian Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus. Ia mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut. Deddy menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya...

DETEKSI.co-Jakarta, Sengketa pertanahan menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pemetaan dan identifikasi terhadap persoalan tanah yang berpotensi menimbulkan sengketa maupun konflik. Menurut Fauzan,...

DETEKSI.co-Jakarta, Bencana NTT menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta persoalan anggaran tidak menghambat penanganan darurat bagi masyarakat terdampak. Lasarus menegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dapat menggunakan anggaran yang tersedia untuk segera membuka...

DETEKSI.co-Surabaya, RUU Profesi Kurator mendapat dukungan Komisi XIII DPR RI untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum kepada kurator yang bekerja secara profesional dan beritikad baik.Namun, perlindungan hukum itu tidak...

DETEKSI.co-Jakarta, Gempa susulan NTT yang masih terus terjadi mendorong DPR RI meminta pemerintah mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pembangunan hunian sementara (huntara), perbaikan jalan yang terputus, penyediaan air bersih, dan makanan dinilai harus segera dilakukan. Anggota Komisi V DPR...

DETEKSI.co-Sorong, RUU Masyarakat Adat mulai mendapat perhatian khusus terkait penguatan hak kolektif perempuan masyarakat adat. menilai perempuan adat harus memperoleh ruang yang lebih besar dalam pembangunan tanpa mengabaikan kebudayaan dan tradisi yang hidup di wilayah adat. Hal tersebut disampaikan Selly...

DETEKSI.co-Medan, Kasus kematian WL, mantan istri anggota Polri berpangkat Brigadir berinisial ISH di Medan, mendapat perhatian Komisi III DPR RI. Komisi III meminta Polrestabes Medan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada keluarga almarhumah. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum...

DETEKSI.co-Jakarta, Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 yang dirilis Indonesian Parliamentary Center (IPC) dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi. Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan DPR tidak cukup hanya memastikan prosedur pembentukan...

DETEKSI.co-Manokwari, RUU Masyarakat Adat kembali menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Anggota Baleg DPR RI I Nyoman Parta menegaskan kesiapan pihaknya memperjuangkan rancangan undang-undang tersebut agar segera disahkan menjadi undang-undang. Pernyataan itu disampaikan I Nyoman Parta setelah mengikuti Kunjungan...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Perampasan Aset mulai didorong lebih cepat oleh Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan regulasi tersebut. Saat ini, pembahasan RUU Perampasan Aset masih berada pada tahap penyusunan naskah. Komisi III...

DETEKSI.co-Jakarta, Kasus dugaan pencurian sepeda motor yang dialami Viola Putri di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, mendapat perhatian Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. Abdullah mendesak Polres Metro Bekasi mendalami dugaan pencurian tersebut secara menyeluruh. Polisi juga diminta mengusut...

DETEKSI.co-Medan, Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Maruli, HAM tidak boleh hanya dipahami sebagai konsep hukum. Nilai-nilai tersebut harus menjadi bagian dari...

DETEKSI.co-Jakarta, E-voting Pemilu 2029 diwacanakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk pemilih Indonesia yang berada di luar negeri. Gagasan tersebut muncul setelah KPU melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala penyelenggaraan pemilu sebelumnya, termasuk pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur...

DETEKSI.co-Jakarta, Revisi UU TPPO menjadi perhatian serius Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. Ia menilai pembaruan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) sudah mendesak dilakukan agar mampu menghadapi praktik perdagangan orang...

DETEKSI.co-Jakarta, Putusan MK soal MBG mendapat apresiasi dari Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersumber dari...